FOTO : ilustrasi (Ai)
Oleh : Rosadi Jamani ( Ketua Satupena Kalimantan Barat)
BANYAK guru honorer mengeluh, merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Mereka mengabdi bertahun-tahun dengan berlinang air mata, begitu sulitnya diangkat menjadi pegawai PPPK.
Sementara pegawai SPPG yang baru seumur jagung, begitu cepat diangkat sebagai ASN. Benarkah demikian? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Di sebuah negeri yang gemar berpidato tentang masa depan, lahirlah sebuah program yang diperlakukan seperti anak mahkota kerajaan. Namanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dikawal jenderal, dielus regulasi, dipamerkan ke luar negeri, dan disanjung sebagai fondasi generasi emas.
Negara menunduk hormat padanya. Tapi jauh dari panggung megah itu, di ruang-ruang kelas yang catnya mengelupas, tragedi sunyi sedang berlangsung, tanpa kamera, tanpa karpet merah, tanpa tepuk tangan.
Ada 4,21 juta guru di Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025. Dari jumlah itu, sekitar 1,6 hingga 1,7 juta masih berstatus honorer. Mereka datang paling pagi dan pulang paling sore. Mereka menulis di papan tulis sambil menghitung sisa beras di rumah. Gaji mereka sering kali hanya Rp300 ribu sampai Rp1 juta per bulan.
Ada yang lebih kecil dari uang parkir pejabat dalam sebulan. Namun mereka bertahan, karena di negeri ini, mengajar selalu disebut sebagai pengabdian, kata indah yang sering dipakai untuk menutupi ketidakadilan.
Lalu datanglah SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tulang punggung MBG. Lewat Perpres Nomor 115 Tahun 2025, negara membuka jalur cepat menuju surga bernama PPPK. Masa kerja bisa kurang dari satu tahun.
Seleksi cukup CAT sederhana. Sekitar 32.000 pegawai inti, kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, diproyeksikan langsung menjadi PPPK. Total ekosistemnya bahkan mencapai 741.985 orang. Negara bergerak cepat, secepat tangan ibu menyuapi anak kesayangannya.
Begitu status PPPK disematkan, angka-angka pun berubah drastis. Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, gaji PPPK 2025 dimulai dari Rp1,79 juta hingga Rp5,77 juta per bulan, tergantung golongan. Pegawai inti SPPG umumnya berada di kisaran Rp3 sampai Rp5 juta.
Angka-angka itu terdengar seperti dongeng bagi guru honorer yang sudah mengabdi lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun. Mereka mengajar anak-anak yang kini makan bergizi gratis, sambil menahan lapar struktural yang tak pernah masuk laporan resmi.
Ironi ini makin pedih ketika dibandingkan dengan perangkat desa. Kepala desa digaji Rp2,42 juta per bulan, sekretaris desa Rp2,22 juta, perangkat lain Rp2,02 juta. Stabil, tapi tak melonjak. Guru honorer? Masih menggantung di langit-langit kebijakan. Negara seperti berkata, mengurus dapur lebih cepat dihargai dari membangun akal.
Organisasi guru, PGRI dan forum honorer, telah lama bersuara. Mereka menuntut keadilan, bukan belas kasihan. Mereka tidak menolak MBG, tapi bertanya dengan suara bergetar, mengapa kami selalu yang diminta sabar? Mengapa jalur PPPK kami penuh rintangan, sementara jalur lain dibentangkan seperti jalan tol tengah malam?
Yang paling menyakitkan, MBG belum berlandaskan Undang-Undang. Ia baru berdiri di atas Perpres dan Keppres. Namun perlakuannya sudah seperti hukum abadi. Guru, yang menjadi tulang punggung peradaban, justru masih menunggu pengakuan negara yang mereka layani setiap hari.
Inilah tragedi kita. Anak-anak kenyang, tapi guru mereka lapar. Negara merayakan masa depan, sambil mengorbankan masa kini. Di ruang kelas, air mata tidak jatuh karena sedih semata, tapi karena merasa dilupakan. Di situlah ironi paling kejam bersemayam. Negeri ini memberi makan tubuh anak-anaknya, tetapi membiarkan jiwa para pendidiknya perlahan kelaparan.
Program sebesar apa pun akan kehilangan makna jika dijalankan dengan menyingkirkan keadilan bagi mereka yang paling setia mengabdi. Guru bukan hiasan pidato dan bukan angka di laporan, mereka adalah nadi peradaban. Jika murid dijamin gizinya, maka martabat gurunya wajib dijamin keadilannya.
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
