FOTO : Ketua KANNI Kalbar, R Hoesnan [ ist ]
Pewarta : Tim liputan | Editor/publisher : Admin radarkalbar.com
PONTIANAK – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diminta tidak cepat berpuas diri usai menetapka beneficial owner PT Quality Success Sejahtera (QSS), Sudianto alias Aseng dan keempat orang lainnya, sebagai tersangka skandal korupsi tata kelola bauksit di Kalimantan Barat.
Korps Adhyaksa kini ditantang untuk menunjukkan keberaniannya membongkar seluruh jaringan mafia tambang dengan memperluas skala penyidikan secara vertikal dan horizontal.
Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kalimantan Barat, Raden Hoesnan mengungkapkan penetapan Aseng Cs sebagai tersangka dinilai belum menyentuh akar masalah dari gurita korupsi komoditas strategis ini.
Untuk itu, Kejagung didesak segera memetakan korporasi lain yang terlibat serta mengejar para pejabat tinggi yang menjadi “payung hukum” operasional ilegal tersebut.
Bongkar Jaringan Korporasi dan Sistemik Tambang Ilegal
Hoesnan mendesak Penyidik Kejagung untuk memperluas penyidikan ini didasari atas kejanggalan masifnya volume pengerukan bauksit di luar koordinat izin sah yang berlangsung selama hampir satu dekade (2017–2025).
Secara logika hukum dan bisnis, kejahatan dengan skala destruktif seperti ini mustahil dilakukan oleh satu aktor tunggal atau satu perusahaan saja.
Hoesnan mengungkapkan Penyidik Jampidsus Kejagung harus melihat kasus PT QSS ini sebagai fenomena gunung es.
Ada beberapa poin krusial yang menuntut perluasan penyidikan segera yakni audit total IUP Pendukung dengan memeriksa seluruh perusahaan mitra, sub-contractor, hingga perusahaan cangkang (shell companies) yang terafiliasi dengan PT QSS dalam rantai pasok ekspor bauksit tersebut.
Kemudian, Penyidik Jampidsus harus menelisik bagaimana kuota ekspor dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT QSS bisa terus lolos dan disetujui setiap tahunnya, meskipun koordina penambangannya menabrak aturan.
Jerat Pejabat Pemberi Izin dan Aparat Korup
Hoesnan menambahkan menyeret pengusaha tanpa menyentuh pejabat yang memberi ruang, sama saja dengan memotong ekor ular tapi membiarkan kepalanya tetap hidup.
Saat ini sambungnya, tekanan publik kini mengarah pada oknum di kementerian terkait, dinas teknis di daerah, hingga oknum aparat penegak hukum yang diduga kuat menerima aliran dana fee koordinasi.
Dokumen ekspor yang seolah-olah sah secara administrasi menjadi bukti otentik adanya konspirasi tingkat tinggi di balik meja birokrasi.
Tentunya, Penyidik Jampidsus Kejagung tidak boleh ragu untuk memeriksa pejabat pengambil keputusan yang mengeluarkan izin verifikasi asal-usul barang (surveyor).
Lantas, Otoritas syahbandar dan kepabeanan yang meloloskan kapal-kapal pengangkut bauksit ilegal PT QSS ke luar negeri.
Tuntutan Penerapan Pasal TPPU dan Sita Aset Agresif
Langkah Penyidik Jampidsus Kejagung yang telah menggeledah lima lokasi di Jakarta dan Pontianak harus segera ditingkatkan ke fase pemiskinan struktural.
“Penyidik Jampidsus dituntut langsung menyandingkan pasal tindak pidana korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” cetusnya.
Menurut Hoesnan, penerapan TPPU agresif ini mendesak dilakukan demi
asset recovery maksimal, mengingat kerugian negara dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan bernilai fantastis, seluruh aset pribadi, keluarga, maupun korporasi yang diduga hasil dari kejahatan ini harus disita tanpa penundaan.
Selanjutnya melacak shadow utility atau aliran dana tersembunyi yang berpotensi digunakan tersangka untuk membiayai upaya perlawanan hukum atau mengintervensi jalannya penyidikan.
“Publik kini menunggu taring tajam Kejagung. Apakah kasus bauksit PT QSS ini akan dibongkar hingga ke akar-akarnya, atau justru layu sebelum berkembang dan hanya mengorbankan pengusaha dan beberapa orang lainnya sebagai “tumbal”, pungkasnya. [ red ]
