FOTO : Tim Verifikasi Indek “K” Kabupaten Sekadau saat melaksaannaakkan monev di PKS milik PT PHS dan PT AA (Sutar)
Pewarta : Sutarjo
radarkalbar.com, SEKADAU –
Tim verifikasi Indek “K” Kabupaten Sekadau terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Bumi Lawang Kuari (julukan Sekadau).
Kali ini tim menyasar ke PKS PT.Permata Hijau Sarana (PHS) dan PT. Agro Andalan (AA) pada Kamis (21/10/2021)
Monev tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Sekadau Fran Dawal, didamping Kabid Perkebunan Ifan Nurpatria beserta staf dan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sekadau Bernadus Mohtar.
Pertemuan tersebut dipandu oleh Kabid Perkebunan dari Dinas DKP3 Kabupaten Sekadau Ifan Nurpatria. Sebagai kata pembuka Irfan memaparkan, bahwa Pemkab Sekadau memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi regulasi tentang tataniaga TBS, sesuai Pergub 63 tahun 2018 dan Surat Edaran Gubernur no : 525/3639/DISBUNAK/X/2021 tanggal 15 Oktober tahun 2021 tentang penegasan tataniaga TBS kelapa sawit.
“Kita mau perusahaan dalam pembelian TBS untuk taat kepada aturan yang sudah berlaku,”saran Irfan.
Sementara, Ketua Tim Verifikasi Indek “K” Kabupaten Sekadau Fran Dawal mengatakancarut marut tataniaga TBS ini menjadi perhatian kita bersama, sebab di semua PKS yang ada di Sekadau harga TBS bisa beda – beda.
“Kedepan kita berkeinginan agar harga TBS di semua PKS itu sama,” kata Dawal.
Dia berharap saat kita monev ini pihak PKS menberikan data yang benar dan apa adanya mengenai luas lahan dan dari mana saja TBS itu berasal, supaya dalam mengambil kebijakan nantinya, Pemkab tidak terjebak dalam kepentingan sepihak.
Sebab sambung dia, keberadaan investor harus kita jaga, disisi lain kita juga harus memperhatikan nasib para petani mandiri atau petani swadaya.
“Kita berharap keberadaan investor di bidang perkebunan sawit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” harap Dawal.
Sementara itu ketua SPKS kabupaten Sekadau Bernadus Mohtar dalam paparannya ia berharap agar pihak perusahaan.mau bermitra langsung dengan petani melalui kelembagaan petani yang ada.
Tujuannya,agar petani bisa langsung merasakan dampak kenaikan harga Kelapa Sawit saat ini.
Dalam menjalin kemitraan, perusahaan mesti bermitra secara permanen, artinya, perusahaan juga harus memperhatikan kesulitan petani. Tidak dapat dipungkiri kata dia lagi,saat ini kemitraan yang ada antar perusahaan dan petani hanya sekedar kemitraan jual beli TBS.
“Nah kedepan, kita berharap kemitraan antar petani dan perusahaan meski lebih intens,yakni saling membantu seperti sistim bapak angkat, karena perusahaan memang bapak angkat dari petani,”saran Mohtar.
Sementara itu pimpinan PT.Permata Hijau Sarana (PHS) Yosafat mengatakan, pada prinsipnya pihak perusahaan sangat mendukung langkah yang akan di ambil oleh Pemkab.
Hanya saja,kata dia lagi, perusahaan yang sudah berinvestasi di daerah juga harus dijaga keberlangsungan hidupnya, sebab kami juga memiliki kewajiban untuk membayar gaji karyawan yang hidupnya tergantung dari perusahaan.
“Kami mendapatkan pasukan TBS dari kebun inti dan kebun plasma mitra perusahaan. Sedangkan dari pihak ketiga (Vendor) sifatnya hanya temporer, itupun baru bisa mengolah sekitar 74 persen dari kapasitas PKS 45 ton olahan perjam,” paparnya.
Ditempat yang berbeda, pimpinan PT Agro Andalan Imanuel Tibian mengatakan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan TBS bagi PKS PT.Agro Andalan, kita mendapat suplai buah dari kebun perusahaan dan kelompok tani yang sudah bermitra dengan perusahaan, mereka berasal dari petani swadaya wilayah kerja perusahaan kami.
“Untuk pembelian TBS lanjut kita mengikuti harga ketetapan Pemerintah,” ungkapnya
Pihaknya sangat mendukung apabila Pemkab Sekadau merasa perlu melakukan penertiban tataniaga TBS, di kalangan petani.
” Bahkan bila Pemkab Sekadau akan membuat kesepakatan bersama mengenai tata niaga kelapa sawit pihaknya akan ikut serta dan mendukung sekali keinginan tersebut,” tutupnya.
Editor : Antonius
