FOTO : Bupati Sekadau Saat membuka kegiatan program pendamping implementasi (Sutar)
Pewarta/Editor : sutarjo
SEKADAU – radarkalbar.com
BUPATI Sekadau Aron, SH membuka secara kegiatan pendampingan implementasi Pembelajaran Paradigma baru Provinsi Kalimantan barat tahun 2022, Kamis (21/07/2022) di Gedung pertemuan SMP 01 Negeri Sekadau.
Dalam arahannya bupati meminta pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk selalu monitor setiap sekolah setelah resmi belajar tatap muka, tujuannya agar tidak ada pelajar yang terpapar Covid-19. Karena kata dia lagi,bahwa saat ini kita masih dalam status pandemi secara nasional, kendati kabupaten Sekadau saat ini tidak ada lagi kasus terpapar Covid-19.
Saat ini kata bupati, kabupaten Sekadau sangat kekurangan tenaga guru, ditambah banyaknya para guru yang memasuki masa pensiun, hal ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh kabupaten Sekadau.
Karena sambung dia, Pemda tidak bisa lagi untuk mencari altarnatif lain seperti pengangkatan tenaga guru honor.
Untuk itu, ia meminta kepada tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMT) dari provinsi Kalimantan barat, agar bisa menyuarakan kesulitan dunia pendidikan di kabupaten Sekadau guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
“Karena hanya lewat pendidikan kita bisa bersaing, kita bisa berkembang,. lewat pendidikan juga kita bisa berinovasi,”katanya.
Kepada peserta bupati minta agar mengikat kegiatan ini dengan baik, sebab di zaman era digital ini kita harus mempersiapkan diri.
Sementara itu kepala BPMP Iwan Kurniawan dalam sambutannya mengatakan, bahwa kurikulum merdeka merupakan Meri implementasi dari pemulihan pembelajaran setelah bangsa ini di terpa wabah pandemi covid-19. Sehinga kurikulum merdeka ini akan di sosialisasikan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi Kalimantan barat.
Acara yang bertajuk pendampingan implementasi pembelajaran paradigma baru provinsi Kalimantan barat tahun 2022 ini sebagai ajang sosialisasi kurikulum merdeka.
“Kami dari BPMP audiensi dengan pemerintah daerah kabupaten Sekadau tentang dukungan terhadap kurikulum merdeka,”kata Iwan.
Sementara itu Plt, Kepala Dinas Pendidikan Paulus Ugang dalam paparannya mengatakan, sesuai surat dari kepala BPMP bahwa sosialisasi kurikulum merdeka ini tidak mutlak harus di terapkan sekolah saat ini juga.
Bahkan kita hadir juga beberapa kepala sekolah dari 20 sekolah dari SD, SMP, SMA dan pimpinan Pusat Pendidikan Masyarakat (PKM)
“Mari kita semua stakeholder yang ada untuk bahu- membahu berupaya memajukan pendidikan, serta berinovasi untuk menunjang kurikulum merdeka,” ajaknya.
