Antrean BBM Berulang, Pemkab Sanggau Siapkan Kajian dan Libatkan Aparat Penegak Hukum

FOTO : Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena [ ist ]

Ulasan utama berita : 

  • Komunikasi Tersendat: Pemkab Sanggau mengakui komunikasi dengan Pertamina masih sulit di tengah berulangnya antrean SPBU dan mahalnya harga BBM subsidi di desa.
  • ​Kajian Satgas: Satgas BBM menyusun kajian masukan warga untuk koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas.
  • ​Beban Jalur Lintasan: Kebutuhan BBM melonjak karena Sanggau menjadi jalur perlintasan kendaraan dari Sekadau, Simpang, Melawi, hingga Kapuas Hulu.
  • ​Sinergi Lintas Sektor: Pemkab melibatkan Disperindagkop untuk koordinasi distribusi dan menggandeng APH guna menindak dugaan pelanggaran penyaluran BBM.

Pewarta/editor : Tim redaksi

SANGGAU, radarkalbar.com – Pemerintah Kabupaten Sanggau mengakui jalur komunikasi dengan pihak Pertamina masih menghadapi hambatan di tengah berulangnya antrean panjang di SPBU serta kelangkaan dan mahalnya harga BBM bersubsidi di tingkat desa dan dusun.

Untuk merespons tekanan pasokan tersebut, Pemkab Sanggau menyiapkan langkah lintas sektor melalui penyusunan kajian oleh Satuan Tugas (Satgas), pelibatan Disperindagkop, koordinasi dengan BPH Migas, hingga penindakan dugaan pelanggaran bersama Aparat Penegak Hukum (APH).

​Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengungkapkan laporan warga mengenai antrean BBM yang terus berulang masih diterima pemerintah daerah, sementara komunikasi dengan Pertamina diakui belum berjalan mulus.

​“Laporan mengenai masyarakat yang mengantre berulang kali masih ada. Komunikasi dengan pihak Pertamina memang cukup sulit,” ujar Susana kepada wartawan.

​Menurut Susana, Satgas saat ini tengah merumuskan program dan kajian berdasarkan banyaknya masukan masyarakat. Hasil kajian tersebut akan dijadikan materi koordinasi resmi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memetakan persoalan distribusi serta ketersediaan BBM di Kabupaten Sanggau.

​Susana memaparkan, kebutuhan BBM di Sanggau dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan dan status geografis Sanggau sebagai koridor lintasan antarwilayah di Kalimantan Barat. Meski konsumsi BBM di pusat Kota Sanggau dinilai tidak melonjak tajam, arus kendaraan lintas daerah menambah beban pasokan.

​“Sanggau ini merupakan wilayah perlintasan. Ada kendaraan dari Sekadau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu yang juga melintas di sini. Kondisi ini tentu ikut memengaruhi kebutuhan BBM,” jelasnya.

​Untuk memperkuat tata kelola penyaluran, Pemkab Sanggau akan menarik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) masuk dalam barisan koordinasi dengan BPH Migas agar langkah yang dirumuskan lebih aplikatif di lapangan.

​Selain pembenahan skema distribusi, Susana menekankan perlunya peran APH untuk menindak indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM yang berpotensi menghambat ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Ia menilai persoalan ini tidak bisa ditangani pemkab secara sepihak.

​“Ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan APH. Karena terkait pelanggaran, tentu penindakannya menjadi ranah aparat penegak hukum yang harus bersinergi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

​Upaya tersebut diarahkan agar keluhan warga khususnya di desa dan dusun yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan serta harga BBM yang jauh melambung—mendapatkan kepastian penanganan.

​“Pemerintah daerah siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengatasi antrean, kelangkaan, serta harga BBM yang melonjak tinggi di desa maupun dusun,” pungkas Susana. [ Red/abin ]

Publisher : admin radarkalbar.com

PERINGATAN HAK CIPTA :

Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.
‎

Share This Article

You cannot copy content of this page

Exit mobile version