FOTO : Kepala Kanim Kelas II TPI Sanggau, Arung Safiro Untung [ ist ]
Pewarta : Tim liputan | Editor/publisher : Admin radarkalbar.com
SANGGAU – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Sanggau membentuk Desa Binaan Imigrasi di Desa Nanga Menunuk, Kabupaten Melawi, Rabu (20/5/2026).
Program tersebut bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian dan meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah pedesaan.
Kegiatan pembentukan dan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi dibuka oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau.
Acara itu dihadiri Kepala Desa beserta perangkat Desa Nanga Menunuk, perwakilan Kecamatan Belimbing, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, petugas Imigrasi memberikan sosialisasi terkait layanan keimigrasian, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta mekanisme pelaporan keberadaan orang asing di lingkungan masyarakat.
Antusiasme masyarakat terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Informasi yang disampaikan warga menjadi bahan awal bagi petugas Inteldakim melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang telah ditunjuk.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengatakan pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian kepada masyarakat.
“Melalui Desa Binaan Imigrasi, kami berharap masyarakat dapat menjadi mitra aktif Imigrasi dalam memberikan informasi, melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait keimigrasian,” ujarnya.
Ia menegaskan program tersebut akan berjalan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan koordinasi aktif antara petugas Imigrasi dan masyarakat desa.
Menurutnya, keberadaan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) menjadi ujung tombak komunikasi antara Imigrasi dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah dari potensi pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana transnasional. (RED)
