FOTO : simulasi selisih harga pembelian [ ist ]
Pewarta/editor : Tim redaksi | Publisher : Admin radarkalbar.com
SANGGAU – Kesenjangan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh manajemen PKS Rimba Belian milik PTPN IV Regional 5 di Sanggau kini menjadi sorotan.
Setelah perusahaan plat merah itu, terindikasi membeli TBS petani dengan selisih harga mencapai Rp 500 hingga Rp 600 per kilogram di bawah ketetapan resmi pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat jurang lebar antara angka yang dipatok Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar dengan realisasi harga di lapangan.
Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengapa perusahaan plat merah justru diduga menjadi pihak yang paling depan dalam mengabaikan regulasi harga provinsi?
Potensi Kerugian Massal Petani
Selisih Rp 600 bukanlah angka sepele. Bagi petani swadaya, angka ini merupakan pukulan telak terhadap struktur biaya produksi.
Jika satu truk mengangkut 8 ton TBS, maka petani kehilangan pendapatan hingga Rp 4,8 juta dalam sekali ritase.
“Ini bukan lagi soal dinamika pasar, tapi soal kepatuhan. Kalau selisihnya sedalam itu, ke mana larinya margin tersebut?” cetus seorang pekebun lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Transparansi vs Dalih Operasional
Pihak pabrik kerap berlindung di balik alasan kualitas dan biaya pengolahan (grading, red). Namun, hal ini justru memunculkan keraguan publik? Apakah standar grading perusahaan sengaja diperketat untuk menekan harga?
Sejauh mana pengawasan Disbunak Kalbar dalam memelototi implementasi harga di level PKS secara real-time?
Desakan Evaluasi Total
Sesuai regulasi kemitraan, setiap PKS wajib tunduk pada harga yang diputuskan tim penetapan harga provinsi.
Ketidakpatuhan PTPN IV Regional 5 ini dinilai dapat merusak tatanan niaga sawit di Kalbar dan menciptakan preseden buruk bagi perusahaan swasta lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret Disbunak Kalbar. Apakah pemerintah berani menjatuhkan sanksi tegas, atau hanya akan berakhir pada himbauan administratif sementara keringat petani terus diperas oleh ketidakadilan harga?
Tim redaksi berusaha mengkonfirmasikan kepada Manajemen PKS Rimba Belian PTPN IV Regional 5. Namun belum berhasil terhubung. [ red ]
