FOTO : Abraham Nanda (Ist)
SAMPAI saat ini, para loyalis pendukung Jokowi percaya, bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang tetap komit mewujudkan Indonesia emas di 2045.
Untuk itu, kebijakan apapun yang dilakukan, sekalipun menabrak aturan konstitusi, seperti UU Omnibuslaw, pembangunan IKN yang mengabaikan faktor perencanaan lingkungan (AMDAL) sebelum mengeksekusi pembangunan fisik, dugaan intervensi ke MK terkait keputusan batas usia yang meloloskan Gibran anak Jokowi sebagai cawapres Prabowo.
Lalu penempatan Kaesang sebagai ketua umum PSI yang menabrak AD/ART PSI, telah membuat rakyat resah dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Jokowi yang awalnya dikenal merakyat, jujur, bisa bekerja (slogan “Kerja Kerja Kerja” yang digaungkan Jokowi pada periode pertama).
Tiba-tiba dalam sekejap berubah dan dinilai masyarakat sebagai seseorang yang haus kekuasaan, dengan memaksakan politik dinasti keluarganya serta dianggap penghianat oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Dalam UUD 45 dan undang-undang beserta peraturan turunannya memang tidak pernah ada menyebutkan kalimat larangan, jika ada seorang pejabat punya anak atau keluarganya menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati/walikota (kecuali pemilihan walikota Ibu Kota negara DKI Jakarta dan Gubernur Daerah Khusus Yokyakarta yang tidak melalui pemilihan secara langsung ).
Kesepakatan sistem demokrasi elektoral, adalah hitungan angka-angka, dimana jumlah angka pemilih terbanyaklah yang bisa mendapatkan legalitas dan legitimasi rakyat menjadi pejabat publik yang disebutkan diatas.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sistem electoral dengan hitungan angka-angka bisa mencegah orang-orang yang punya latar belakang dengan rekam jejak buruk? ( Misalnya pernah melakukan penculikan, pelanggaran HAM, pernah korupsi atau dikaitkan dengan kasus korupsi )
Apakah calon presiden dan wakil presiden dari kelompok yang didukung oleh presiden tidak akan berkonspirasi untuk menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan?
Rakyat menilai bahwa fakta pada pemilu 2024, presiden yang seharusnya tidak cawe-cawe dalam artian berdiri diatas semua pasangan capres – cawapres, terbukti secara politik mendukung paslon 2. Hal ini tentunya telah melanggar konstitusi dan etika moral politik dan bisa dijadikan alasan pemakzulan presiden.
Apakah pemilu akan tetap dilanjutkan ? menurut saya pemilu akan tetap berlanjut, mengapa?, karena sekalipun terjadi suara-suara protes dari masyarakat, pemerintah tidak menghiraukannya. Ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitupun para anggota di parlemen tidak akan melakukan pemakzulan.
Saat ini, siapapun yang mampu mempengaruhi, mengatur, dan memaksa patuh kepada para pimpinanTNI-Polri disetiap level komando dan teritorial, pimpinan Polri, pimpinan ormas NU dan Muhammadiyah, maka niscaya gerbong patron-klien pendukungnya akan mampu merealisasikan apapun skenario yang diinginkan.
Yang dimaksud patron-klien adalah para elit politisi parpol koalisi pendukungnya. Pertanyaannya, bagaimana peran presiden dalam mempengaruhi, mengatur dan memaksa patuh mengikuti skenarionya?
Menkoinfo Budi Ari pernah keceplosan ngomong dan menjadi viral dengan mengatakan : “Saya bilang, 2024 ini saya haqul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos”. “Kalau kalah masuk penjara itu, masalahnya banyak kan semua.
” Dari pernyataan Budi Arie, kita bisa menangkap pesan, bahwa sesungguhnya, banyak orang dari kalangan elit parpol serta orang-orang yang menjadi pajabat publik yang direkomendasi elit parpol banyak bermasalah terkait korupsi.
Terbentuknya patron-klien dengan kolusi-nepotisme dan perilaku korupsi membuat semua bertempur habis-habisan dalam berebut suara rakyat untuk menangkan pilpres 2024.
Mencermati keberadaan para paslon, saya membagi 3 paslon menjadi dua kubu berseberangan yang mungkin bisa menjadi gambaran pada pemilu pilpres ini. Pertama, paslon 1 Amin adalah pasangan yang terlihat serasi, pintar dan punya konsep perubahan.
Namun masih menjadi pertanyaan rakyat, yang dimaksud perubahan itu apa? Anis dan Muhaimin adalah dua aktivis UGM dijaman orde baru. Namun aktivis di era itu mengetahui belakangan Anis punya hubungan dekat dengan keluarga cendana.
Dan melihat komposisi team suksesnya, tidak heran jika ada Muhamad Riza Chalid yang dikenal sebagai mafia minyak dan menjadi bagian operator cendana yang menjadi pendukung logistiknya. Juga ada Jusuf Kalla, yang dibelakang layar turut mendukung paslon 1.
Bagaimana dengan Muhaimin? Muhaimin pernah dipanggil KPK sebagai saksi atas dugaan kasus sistem proteksi TKI di Kemenakertrans yang terjadi tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian negara dengan nilai kontrak proyek mencapai Rp. 20 miliar, juga masih menggantung karena masih dalam proses.
Apa yang dikatakan Budi Arie tentu ada benarnya, bahwa jika ada paslon yang kalah, siap-siap untuk masuk penjara. Bahwa alasan apa masuk penjara, biarkan waktu yang akan membuktikannya.
Begitupun paslon 2, Prabowo dan Gibran. Jika pasangan ini menang dan terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kita tidak bisa membayangkan apa jadinya republik yang dipimpin oleh orang yang memiliki track record dipecat dari militer dan pelanggar HAM yang berpasangan dengan anak muda yang bukan mewakili generasinya, dikarenakan dianggap tidak memberikan contoh yang baik.
Karena telah menabrak nilai-nilai moral etik hukum dalam menuju posisi cawapres pemilu 2024. Selain itu, Prabowo juga dikenal yang menaiki jenjang karir melesat di TNI, dikarenakan dukungan dari Soeharto sebagai presiden RI.
Dari dua paslon nomor 1 dan dan 2, saya simpulkan bahwa 2 gerbong ini memiliki kaitan erat dengan banyaknya dugaan korupsi yang dilakukan oleh para elit parpolnya dan yang jelas, punya rangkaian benang merah dengan orde baru yang ingin membangun Kembali New-Orba.
Lalu bagaimana dengan paslon 3, Ganjar dan Prof. Mahfud? Kedua orang ini saya meyakini sebagai pasangan dwitunggal yang bersih, tegas dan ideal, karena tidak ada kaitannya dengan orde baru atau bagian dari patron-klien yang banyak terkait masalah.
Sehingga kini semakin benderang bahwa paslon 3 mempunyai harapan untuk memperbaiki Indonesia melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi yang sudah baik, memperbaiki sistem yang salah satunya membuang koruptor ke nusakambangan, memperbaiki hukum yang saat ini tajam kebawah tumpul keatas, dan lebih mendasar lagi adalah memperbaiki azas etika dan moral bangsa ini yang sedang sakit.
Marilah memilih orang-orang yang terbaik, dari orang-orang yang baik tapi punya catatan.
Jakarta 16 des 2023.
oleh : Nanda Abraham,
Ketua Alumni SMA Jaringan Bersama (ASJB) Indonesia
