FOTO : Ketua LBH HWCI
Ulasan utama berita :
- Desakan Usut TPPO: LBH HWCI meminta aparat mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan memburu perekrut delapan perempuan WNA Malaysia tersangka kasus scamming di Pontianak.
- Modus Penyekapan: Dijanjikan gaji 20 ribu ringgit Malaysia, mereka justru disekap dan dipaksa bekerja 24 jam menipu korban luar negeri.
- Tenggat Penahanan & Barang Hilang: Kuasa hukum mendesak koordinasi Imigrasi karena penahanan berakhir 25 November 2026, serta mempertanyakan keberadaan tas dan dompet kliennya yang hilang.
- Pendampingan Cuma-Cuma: Identitas mereka telah dikonfirmasi Konsulat Malaysia, dan LBH HWCI mendampingi secara gratis demi kepastian hukum.
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM – Penetapan tersangka terhadap delapan perempuan warga negara Malaysia dalam kasus penipuan daring di Pontianak menuai sorotan tajam setelah LBH Humanity Women Children Indonesia (HWCI).
Untuk itu, lembaga yang konsen membela nasib perempuan dan anak ini, mendesak aparat mengusut dugaan penyekapan dan eksploitasi kerja 24 jam yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kuasa hukum kedelapan WNA tersebut, Eka Nurhayati Ishak, menegaskan adanya pergeseran fakta krusial antara status hukum kliennya saat ini dengan pengakuan mereka saat direkrut dari negara asalnya.
”Mereka datang ke Pontianak karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji sekitar 20 ribu ringgit Malaysia. Namun, setibanya di sini, mereka justru disekap di dalam ruangan, dilarang keluar, dan dipaksa bekerja 24 jam sebagai customer service untuk menipu korban di luar negeri,” ujar Eka dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Menurut Eka, aparat tidak boleh berhenti pada penindakan pelanggaran imigrasi dan scamming semata, melainkan wajib memburu aktor intelektual yang merekrut, mengendalikan, dan mengeksploitasi para perempuan yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu tersebut.
Kasus ini bermula dari penangkapan 31 WNA, di mana delapan perempuan asal Malaysia—yang identitasnya telah dikonfirmasi langsung oleh Konsulat Malaysia di Jalan Perdana, Pontianak—ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Lapas Perempuan.
Selain aspek TPPO, LBH HWCI juga menyoroti kejelasan proses hukum dan mendesak pihak Imigrasi segera berkoordinasi. Pasalnya, berkas perkara baru akan memasuki pelimpahan tahap pertama ke kejaksaan, sementara masa penahanan kedelapan tersangka dijadwalkan berakhir pada 25 November 2026.
Eka turut mempertanyakan keberadaan barang pribadi kliennya seperti tas dan dompet yang raib, sehingga mereka kini hanya memegang kartu identitas.
”Setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak atas kepastian dan pendampingan hukum. Kami mendampingi mereka secara cuma-cuma demi sisi kemanusiaan. Jika memang ada unsur pidana klien kami yang terbukti, kami tetap profesional mendampingi, tetapi pihak yang mengeksploitasi mereka juga harus diproses hukum secara adil,” tegasnya.
PERINGATAN HAK CIPTA :
SELURUH konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.
