FOTO : Ilustrasi [ AI ]
Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]
BAHASA Melayu Pontianak namanya, cucok cabot. Udah dikeluar eh dicabut lagi. Itulah peel KPU kita. Bikin ngakak saja.
Mari kita lindas, eh salah, kupas si penyelenggara Pemilu sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Indonesia memang negeri maha lucu. Baru saja rakyat disuguhi tontonan gratis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka bikin keputusan, lalu buru-buru membatalkannya.
Mirip orang pesan nasi goreng di warung, baru lima menit datang, langsung bilang, “Bang, batal, saya lagi diet.” Bedanya, yang batal ini bukan soal perut, tapi soal 16 dokumen sakti capres-cawapres, mulai dari ijazah, KTP, daftar riwayat hidup, sampai surat kesehatan.
Awalnya, KPU lewat Keputusan 731 Tahun 2025, dengan gagah meyakinkan publik, dokumen-dokumen ini rahasia, tidak boleh sembarang orang tahu tanpa izin si calon.
Alasannya? Demi melindungi data pribadi. Kesan pertama, wow, KPU jadi bodyguard elit capres. Tapi publik malah ngakak berjamaah. “Lho, ini negara demokrasi atau klub rahasia Hogwarts?”
Gelombang kritik pun datang. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, menuding aturan ini menafikan hak publik dan menggerus kebebasan pers.
Titi Anggraini dari UI menegaskan keputusan itu melemahkan transparansi, bikin demokrasi megap-megap. TePI (Komite Pemilih Indonesia) lebih keras, ini kemunduran serius! Bahkan DPR RI ikut komentar, Rifqinizamy Karsayuda dari Komisi II bilang aneh kok aturan muncul setelah pemilu selesai.
Jadilah KPU kayak kucing terjebak di antara orkestra panci berisik, bingung, panik, dan takut.
Takut inilah inti drama. Filsafatnya sederhana, semakin kita menutup sesuatu, semakin orang penasaran. KPU ingin menyelamatkan privasi capres, tapi justru bikin publik menduga-duga.
Ibarat orang nutup kulkas rapat-rapat, tetangga jadi penasaran, “Jangan-jangan ada berlian di dalamnya?”
Akhirnya, KPU pun menyerah. Ketua KPU Mochammad Afifuddin dengan wajah bak ksatria kalah perang bilang, aturan itu dibatalkan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Rakyat makin ngakak, “Lho, baru kemarin bilang rahasia, kok sekarang transparansi?” Kayak stand-up comedy, cuma bedanya tiketnya gratis karena dibayar pajak rakyat.
Apakah ini tanda KPU tak kuat menghadapi tekanan publik? Oh jelas, wak! Mereka seperti menara Pisa, miring sedikit saja langsung goyah. Positifnya, artinya KPU masih bisa mendengar suara rakyat.
Negatifnya, kesannya mereka tidak punya kajian matang. Kalau gampang dicabut begitu, aturan pemilu terlihat seperti mie instan, cepat jadi, cepat basi.
Namun di balik semua itu, ada hikmah gokil. Publik jadi sadar, demokrasi Indonesia ternyata super interaktif. Bukan cuma rakyat yang takut sama aturan, tapi aturan juga bisa takut sama rakyat.
Hebat kan? Di negara lain, lembaga pemilu tegak lurus seperti prajurit Romawi. Di Indonesia, lembaga pemilu bisa panik seperti mahasiswa lupa bawa tugas.
So, jangan heran kalau netizen bersorak, “Terima kasih KPU, kalian berhasil bikin rakyat Nusantara ngakak!” Transparansi memang bukan hadiah, tapi hak.
Kalau KPU terus gemetar setiap ada kritik, mungkin besok-besok aturan baru cukup ditulis di status WhatsApp, bisa diedit, bisa dihapus, bisa dilihat hanya oleh orang-orang tertentu.
Pada akhirnya, KPU harus sadar. Rakyat Indonesia bukan audiens pasif. Mereka cerewet, bawel, dan suka bercanda. Eh lupa, suka ngopi pula. Kalau KPU main petak umpet dengan dokumen, rakyat justru akan main hide and seek versi nasional, cari, bongkar, dan viralkan.
Maka, wahai KPU, jangan takut lagi. Karena di negeri ini, transparansi bukan pilihan, tapi komedi epik yang akan terus bikin Nusantara ngakak sampai pemilu berikutnya.
#camanewak
