FOTO : Suasana Rakor membahas RAD dihadiri sejumlah kalangan (Sutar)
Pewarta : Sutarjo
radarkalbar.com, SEKADAU – Bupati Sekadau, Aron mengarahkan agar instansi terkait untuk segera membuat program Rencana Aksi Daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan di Bumi Lawang Kuari (julukan Sekadau) pada tahun 2021 mendatang.
Hal ini merujuk Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pekebun Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 – 2024 Republik Indonesia.
Untuk merealisasikan RAD di Kabupaten Sekadau, tim dari berbagai instansi melakukan rapat koordinasi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Kamis (14/10/ 2021) di ruang rapat Asisten II Setda Sekadau.
Rapat tersebut dipandu oleh Plt. Kabag Perekonomian Kabupaten Sekadau Frans Dawal ,dengan dihadiri Asisten II Setda Sekadau Paulus Yohanes, Kadis PTSP Agustinus, Sekretaris Dinas LH Iwanuddin, perwakilan dari Dinas Perindagkop Jihon, Kabid Tata Ruang dinas PUPR Kabupaten Sekadau Candra, Kabid Perkebunan dinas DKP3 Ifan Nurpatria,dan Ketua dan pengurus Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sekadau.
Dalam paparannya, Kabid Perkebunan dinas DKP3 kabupaten Sekadau Ifan Nurpatria memaparkan meski saat ini kabupaten Sekadau belum memiliki RAD.
“Namum apa yang kita lakukan selama ini sudah merupakan indikator dari RAD, salah satu contoh misalnya adalah pendataan, pemetaan petani swadaya/mandiri,dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk petani SWADAYA,” kata Ifan.
Sementara itu Plt, Kabag Perekonomian Setda kabupaten Sekadau Frans Dawal dalam paparannya mengatakan, tujuan di bentuknya Rencana Aksi Daerah tentang Pekebun Sawit Berkelanjutan adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menuju sawit berkelanjutan.
“RAD ini dibentuk tujuannya adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap sawit berkelanjutan,” kata Frans Dawal.
Selanjutnya, Ketua SPKS Kabupaten Sekadau Bernadus Mohtar mengatakan, sebelum ada Inpres nomor 6 tahun 2019, sudah membentuk Forum petani sawit berkelanjutan yang anggotanya terdiri Dinas DKP3 (Bidang Perkebunan),pihak swasta (Perusahaan perkebunan) dan SPKS.
“Namun setelah ada Inpres nomor 6 tahun 2019 tersebut kita mendorong pembentukan RAD,” pungkas Mohtar.
Editor : Antonius
