FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
SAYA kira selama ini yang paling lihai memeras di republik ini hanya oknum LSM berkedok wartawan atau APH yang ngincar ATM pejabat.
Datang untuk wawancara pulang dengan amplop.
APH nelpon pejabat “Mau lanjut atau tidak ni, Pak!” Penuh kode pemerasan.
Rupanya saya salah kelas. Di negeri ini, ada tingkat pemerasan yang jauh lebih tinggi. Levelnya bukan lagi pinggiran kekuasaan. Levelnya langsung ruang kerja bupati. Seperti apa model pemerasannya, nikmati narasinya sambil imagine seruput Koptagul, wak!
Panggung cerita ini ada di Cilacap. Kota yang mestinya sibuk dengan ombak Teluk Penyu dan aroma laut, mendadak disiram bau anyir korupsi. Tokoh utamanya adalah Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap. Dari luar wajahnya tenang, religius, seperti tokoh yang cocok dipasang di baliho Ramadan. Tapi menurut cerita penyidik KPK, di balik wajah teduh itu diduga berdiri mesin pemeras yang bekerja lebih rajin dari mesin kasir minimarket.
Kisahnya dimulai menjelang Lebaran 2026. Saat rakyat biasa sibuk menghitung uang untuk mudik, di lingkaran kekuasaan muncul gagasan yang tidak kalah kreatif, mengumpulkan THR. Tapi bukan dari gaji pribadi. Itu terlalu jujur. Cara yang dipilih jauh lebih praktis, memeras bawahan.
Perintah diduga mengalir dari sang bupati kepada Sekretaris Daerah, Sadmoko Danardono. Sang sekda lalu menjalankan tugas seperti mandor pengumpulan upeti modern. Targetnya jelas, sekitar Rp750 juta harus terkumpul.
Metodenya klasik dalam sejarah kekuasaan Nusantara. Setiap dinas diminta setor. Setiap OPD diminta memberikan kontribusi sekitar Rp75 juta sampai Rp100 juta. Total sekitar 23 organisasi perangkat daerah ikut dalam daftar. Dari rumah sakit daerah sampai puskesmas, semuanya seperti sapi perah yang diperah sampai tetes terakhir.
Kalau ada yang bertanya untuk apa uang sebanyak itu, jawabannya terdengar manis seperti sirup Ramadan, THR untuk pejabat Forkopimda. Sebuah istilah yang terdengar seperti kegiatan sosial, padahal sebenarnya mirip operasi penyedotan darah birokrasi.
Namun cerita kerakusan jarang berhenti di satu tujuan. Menurut penyidik KPK lagi, sebagian uang itu juga diduga akan mengalir ke kepentingan pribadi. Selain berbagi THR, ada juga kemungkinan berbagi rekening.
Drama ini mencapai klimaks pada 13 Maret 2026, ketika tim antirasuah melakukan operasi tangkap tangan. Dari operasi tersebut ditemukan sekitar Rp610 juta uang tunai. Uang itu bukan di brankas baja seperti film mafia. Bukan pula di rekening bank yang rapi. Ia disimpan dalam goodie bag.
Ya, goodie bag.
Tas yang biasanya berisi permen ulang tahun, balon, dan souvenir anak-anak itu tiba-tiba naik kasta menjadi gudang uang setoran birokrasi. Goodie bag itu seperti simbol paling jujur dari mental koruptor yang rakus, tapi malas menyembunyikan kerakusannya.
Yang membuat cerita ini semakin menjijikkan adalah dugaan, praktik ini bukan eksperimen sekali pakai. Penyelidikan KPK mencium aroma, pengumpulan THR semacam ini sudah berjalan setidaknya sejak 2025. Artinya, pemerasan itu mungkin sudah menjadi rutinitas tahunan yang berjalan lebih lancar dari program pelayanan publik.
Di titik ini rasa muak mulai muncul. Bukan sekadar marah, muak. Muak melihat pejabat yang di depan kamera bicara soal moral, integritas, dan pelayanan rakyat, tetapi di belakang meja memeras anak buah sendiri.
Kalau yang diperas itu Donald Trump, mungkin dunia akan menganggapnya duel politik internasional yang seru. Tapi ini yang diperas justru kepala dinas, rumah sakit, puskesmas, orang-orang yang setiap hari bekerja melayani masyarakat.
Itulah ironi kekuasaan. Dari luar tampak religius, santun, penuh jargon pembangunan. Tapi di dalamnya kadang bekerja mesin pemeras yang lebih disiplin dari petugas pajak.
Ramadan seharusnya bulan menahan hawa nafsu. Tapi dalam kisah Cilacap ini, hawa nafsu justru dilepas seperti kuda liar. Setoran dipanen, bawahan diperas, dan goodie bag menjadi saksi bisu, di negeri ini, tas pesta anak-anak pun bisa berubah menjadi kantong syahwat politik pejabat.
“Hampir semua kepala daerah memang begitu, Bang. Anak buah sendiri diperas dengan ancaman jabatan, mau langgeng atau dinonjobkan.”
“Saya percaya sama ente. Bupati Cilacap itu kurang lihai saja mengindar dari radar KPK. Yang lain usah pro dan jago, wak.” Ups
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
