Jakarta, radar-kalbar.com – Kementerian Perhubungan fokus untuk mengembangkan empat bandara di Papua Barat. Keempat bandara tersebut yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Siboru Fakfak, Bandara Raja Ampat dan Bandara Domine Edward Osok Sorong.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal tersebut usai mengadakan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Barat bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, serta Bupati, Stakeholder Transportasi dan Kepala UPT Perhubungan se-Provinsi Papua Barat di ruang Kutai, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Minggu (13/10).
“Tadi dibahas beberapa bandara antara lain bandara di Manokwari, bandara di Fakfak, bandara di Raja Ampat, dan bandara di Sorong. Selain itu kita bahas berkaitan dengan pelabuhan di Sorong, untuk perbaikan. Apa yang kita lakukan adalah koordinasi dengan pemda Papua barat, karena ada beberapa yang harus diselesaikan permasalahan tanahnya,” ucapnya.
Menhub menegaskan apabila permasalah tanah telah selesai maka sudah bisa mulai melakukan pekerjaan.
“Kalau tanahnya diselesaikan sekarang seperti Fakfak kita akan mulai melakukan cut and fill tahun depan. Tetapi seperti Rendani di Manokwari ada yang harus diselesaikan pembebasan tanah tahun 2020 dan kami baru akan menyelesaikannya pada tahun 2021. Sedangkan Raja Ampat sepanjang 1525 m sudah selesai pembebasan lahannya mulai tahun ini dan tahun depan diselesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, pihaknya menargetkan untuk Bandara Rendani Manokwari, progres pengembangan telah mencapai 25 persen. Bandara Raja Ampat selesai 2020. Bandara Rendani Manokwari selesai 2021 dan Bandara Siboru Fakfak selesai tahun 2023. Kemudian, untuk Bandara Sorong hanya tinggal melengkapi fasilitas garbarata dan memperpanjang runway.
Rapat koordinasi hari ini juga merupakan agenda tindak lanjut kunjungan kerja Menhub pada September lalu ke Sentani dan Manokwari.
Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok, khususnya di desa, daerah pinggiran dan perbatasan guna mempercepat pembangunan untuk mewujudkan konektivitas nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan efisiensi logistik dengan murahnya biaya logistik, meningkatkan efisiensi transaksi barang dan jasa, serta mendorong keberhasilan produk nasional berdaya saing. (HH/RDL/YSP/HA).
Sumber : KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
HENGKI ANGKASAWAN