Sekadau,radar-kalbar.com-Kepala Badan Pengelolaan Ristribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Abdul Gani menegaskan, bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan bisa menerbitkan sertifikat apabila belum melunasi Biaya Peralihan Hak Atas Tanah (BPHTB).
“Kalau belum bayar BPHTB kita tidak akan tanda tangan rekomendasi ke BPN, dan BPN pun tidak akan bisa menerbitkan sertifikat jika tidak ada rekomendasi dari kita,” kata Abdul Gani kepala BPRPD menjawab media ini Kamis,(13/2/2020) di kantornya.
Begitu juga dengan akta, Notaris lanjut Gani, juga tidak boleh menerbitkan akta apabila pihak pemohon belum melunasi kewajiban mereka,artinya tiga lembaga ini harus terkonek langsung
mulai dari BPRPD, BPN dan pihak Notaris, apabila ada laporan mengenai BPHTB dan pemohon belum bayar, berarti notaris tidak boleh menerbitkan akta.
Dengan begitu lanjut Gani, kita dengan mudah bisa mengontral para pemohon yang tersangkut BPHBT, kecuali yang nihil, boleh-boleh saja mereka langsung mengajukan sertifikat perubahan nama.
“Kita di sini hanya menerima resi setoran dari bank, dari pemohon, kita tidak menerima dana cash,”kata Gani.
Pewarta : sutarjo
