FOTO : Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan berfoto bersama usai presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu,11 November 2026 [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Aksi Turun ke Desa : Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan memaparkan strategi keterbukaan informasi berbasis jemput bola melalui program Gema Membangun Desa (menginap 3 hari di rumah warga) pada Uji Publik KIP 2026 di Jakarta (11/11/2026).
- Layanan & Anggaran Konkret : Program ini menjangkau 1.000–5.000 warga per lokasi di lima kabupaten, menghasilkan 1.497 layanan kependudukan, serta mengawal aspirasi warga menjadi usulan anggaran nyata (seperti Rp1,5 miliar pada 2027 untuk Temajuk dan Teluk Batang).
- Dukungan Fiskal & Digital : Pemprov Kalbar menggelontorkan Rp 27,03 miliar APBD untuk program PPID 2026 dan mengintegrasikan 237 aplikasi SPBE serta aplikasi SIKEDIP hingga tingkat desa.
- Capaian Nasional : Strategi ini mengantarkan Kalbar meraih peringkat ke-3 nasional IKIP 2025 (skor 74,23), predikat Badan Publik Informatif terbaik se-Kalimantan (nilai 95,58), dan penyelesaian 100 persen dari 70 permohonan informasi publik pada 2026.
Pewarta : Diskominfo Kalbar| editor : SerY TayaN
JAKARTA, RADARKALBAR.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, membawa pesan tegas di hadapan panelis nasional dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Di bawah kendalinya, keterbukaan informasi di Kalbar tidak lagi sekadar tumpukan laporan administratif di meja birokrasi, melainkan aksi nyata menjemput bola langsung ke pelosok desa.
Krisantus menyoroti keberhasilan pendekatan tatap muka ekstrem lewat program Gema Membangun Desa (GMD). Tidak tanggung-tanggung, Ia bersama jajaran kepala perangkat daerah memilih turun gunung dan menginap langsung di rumah-rumah warga selama tiga hari di setiap titik kunjungan.
”Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal pemerintah menyediakan data, tapi instrumen membangun kepercayaan publik dan mengawal anggaran agar tepat sasaran,” tegas Krisantus dalam paparannya.
Strategi jemput bola ala Krisantus ini terbukti efektif memecah kebuntuan komunikasi warga pedesaan. Sepanjang 2026, gerilya birokrasi ini telah menyisir lima kabupaten yakni Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang serta bersiap menyasar Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026 mendatang.
Di setiap lokasi yang didatangi, program ini langsung menyentuh 1.000 hingga 5.000 warga dengan layanan konkret, mulai dari penerbitan 1.497 dokumen kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga operasi pasar penekan inflasi.
Tak berhenti pada seremoni dialog, Krisantus memastikan setiap keluhan warga dikunci menjadi mata anggaran. Aspirasi dari Temajuk dan Teluk Batang, misalnya, langsung dieksekusi menjadi usulan anggaran sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Selain mengandalkan kekuatan komunikasi akar rumput, mantan anggota DPR RI ini juga memacu modernisasi transparansi berbasis teknologi dan kekuatan fiskal.
Di bawah komandonya, Pemprov Kalbar mengalokasikan dana murni APBD sebesar Rp27,03 miliar pada 2026 untuk menyokong empat program utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Komitmen politik anggaran tersebut juga terlihat dari kenaikan pos publikasi pada 42 perangkat daerah sebesar 13,5 persen, menanjak dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar di tahun ini.
“Kami mengintegrasikan layanan informasi hingga ke level desa melalui aplikasi SIKEDIP berbasis Android, memperkuat Open Data Kalbar, serta JDIH. Total ada 237 aplikasi SPBE dan 58 situs web perangkat daerah yang kami tata ulang agar mudah diakses publik,” beber Krisantus.
Gaya kepemimpinan Krisantus yang memadukan pendekatan humanis di desa dan ketegasan sistem digital di pusat pemerintahan membuahkan hasil terukur. Kalimantan Barat sukses bertengger di peringkat ketiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.
Tak hanya itu, Pemprov Kalbar menyabet predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58—menempatkannya di posisi 10 besar nasional sekaligus jawara tertinggi di seluruh Pulau Kalimantan. Tingkat kepuasan publik pun menembus angka 91,51 (mutu A), dengan rekor penyelesaian 100 persen dari 70 permohonan informasi publik yang masuk sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Menatap sisa masa jabatan dalam koridor RPJMD 2025–2029, Krisantus mematok tiga target kunci: mematenkan Gema Membangun Desa sebagai indikator kinerja daerah, memperluas jangkauan PPID Pelaksana hingga pemerintahan desa, serta membuka lebar keran pengawasan publik lewat kanal LAPOR! dan SEKAMPADI.
”Pada akhirnya, transparansi harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga dan memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan berjalan sesuai aspirasi rakyat,” pungkas Krisantus. [ red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com