Pontianak (radar-kalbar.com)-
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar mengamankan uang senilai Rp 6 Milyar lebih berasal dari dana bantuan khusus (bansus) Pemkab Bengkayang.
Hal itu terungkap dalam press release dipimpin Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles Go didampingi Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Patromo Satriwawan S.Ik di Mapolda Kalbar, Kamis (11/7/2019)
Menurut Kombes Pol Donny Charles Go uang senilai Rp 6.690.693.000 diamankan demi penyelamatan keuangan negara ( recovery asset ) karena terindikasi tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada sejumlah kepala desa di wilayah Kabupaten Bengkayang, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.
Dari hasil pemeriksaan sementara penyidik, ada langkah-langkah yang tidak dilakukan berdasarkan peraturan dana desa yaitu mengajukan proposal. Disini menurut Polda Kalbar sudah menyalahi aturan atau percobaan melanggar hukum.
“Ada dugaan penyimpangan pada penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khusus ke rekening 48 desa yang berjumlah seluruhnya sebesar 20 Miliyar,” bebernya.
Ditambahkan, uang senilai Rp 6.690.693.000 ini dari 21 desa yang belum dilaksanakan kegiatannya atau penarikan. Dan dua desa lagi dalam proses penyitaan, maka nominal yang disita akan bertambah.
“Dan ada 25 desa lainnya sudah melaksanakan, untuk desa yang sudah melaksanakan juga sedang dilakukan audit bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan,” ungkapnya.
Menurut Donny, hingga saat ini Polda Kalbar belum menetapkan tersangka atau siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tereebut. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap meminta keterangan saksi saksi.
“Belum ada tersangka yang ditetapkab. Namun, penyidik sudah mengambil keterangan 174 orang saksi. Dan dua di antaranya merupakan saksi ahli. Sementara masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan, Polda Kalbar bersama BPK RI dan ahli teknis masih bekerja,” paparnya.
Untuk barang bukti (BB) lainnya yang diamankan Direktorat Reskrimsus berupa dokumen dokumen seperti Peraturan Bupati ( Perbup ) nomor 44 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan fisik dan prasaran desa, dokumen rincian APBD, surat keputusan Bupati Bengkayang tentang penetapan lokasi dana bantuan, surat perintah pencairan dana, rekening 48 desa, rekening para kepala desa serta kwintansi-kwitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan.
sumber : humas polda kalbar
editor : admin/red
