Penulis : Muhammad Azmi [ Penggiat literasi ]
KITA mungkin sering menepuk dada melihat angka statistik buta aksara di negeri ini yang kian menyusut hingga nyaris nol persen.
Hampir semua orang sudah bisa mengeja, sudah bisa membaca papan pengumuman, dan tentu saja, sudah sangat mahir mengetik komentar di media sosial.
Namun, ada satu pertanyaan besar yang menghantui di balik hingar-bingar pesta demokrasi kita: apakah kita sudah benar-benar membaca, atau sekadar melihat deretan huruf tanpa makna? Sebab, ada jurang yang sangat dalam antara “bisa membaca” dan “memahami realita”.
Disinilah kita berdiri, menyaksikan demokrasi yang seolah berjalan di tempat gaduh di permukaan, namun kering akan esensi di dalamnya.
Menurut Alberta Education, literasi sejati adalah sebuah bentuk kedaulatan berpikir. Ia bukan sekadar urusan teknis menyambung huruf menjadi kata atau mengeja kalimat instruksi.
Literasi adalah kemampuan berpikir kritis, kecakapan memecahkan masalah dalam kerumitan konteks kehidupan, hingga keberanian untuk berkomunikasi secara efektif dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
Jika kita meminjam kacamata ini untuk melihat kondisi hari ini, maka kita harus berani mengakui bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Tanpa literasi yang kuat di level akar rumput, kedaulatan rakyat hanyalah sebuah mitos yang diputar ulang setiap lima tahun sekali di depan kotak suara.
Data terbaru dari PISA (Programme for International Student Assessment) menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca pelajar kita masih berada di papan bawah, jauh di bawah rata-rata global. Meski tingkat melek huruf melambung tinggi, kemampuan menganalisis informasi justru merayap di lantai.
Akibatnya, demokrasi kita menjadi liar dan liberal tanpa isi, hanya menjadi alat mekanik untuk memperebutkan singgasana tanpa makna yang hakiki bagi kehidupan rakyat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek yang berdaulat, justru seringkali hanya berakhir sebagai objek yang rapuh dan mudah dimobilisasi.
Kita menjadi bangsa yang tidak stabil, mudah “dibeli”, gampang terprovokasi oleh potongan video tanpa konteks, dan begitu lahap menelan hoaks sebagai menu sarapan harian yang dianggap kebenaran mutlak. Tanpa daya kritis yang lahir dari rahim literasi, suara kita tak lebih dari sekadar angka statistik yang diperebutkan para pencari kuasa.
Kita terjebak dalam lingkaran dimana opini publik tidak lagi dibangun berdasarkan data dan logika, melainkan berdasarkan sentimen dan provokasi murahan. Kita begitu hebat dalam membangun komunikasi yang penuh kebencian di kolom komentar, namun gagap setengah mati dalam membangun jembatan pemahaman.
Padahal, esensi demokrasi adalah dialektika sebuah pertukaran ide yang sehat untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi persoalan bersama, bukan sekadar ajang adu urat leher demi memenangkan ego kelompok.
Kemampuan literasi seharusnya menjadi benteng terakhir yang membuat kita bijaksana dalam bersikap. Orang yang literat adalah warga negara yang sadar betul akan posisi tawar mereka, mereka tidak akan mudah dibodohi oleh retorika kosong atau janji-janji manis yang biasanya kadaluarsa tepat setelah fajar penghitungan suara menyingsing. Mereka adalah pribadi yang cermat dalam berkomunikasi dan teliti dalam membedah setiap kebijakan publik.
Demokrasi yang dinamis dan berkualitas hanya lahir dari tangan warga negara yang tidak hanya pandai mencoblos, tapi juga pandai memilah mana emas dan mana loyang dalam setiap narasi yang disuguhkan pemain politik. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi ini hanya menjadi arena bagi mereka yang bersuara paling keras namun nihil logika.
Jika kita membiarkan nalar kolektif kita tumpul, maka demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara tempat para pembual merayakan kebodohan massa. Kita akan terus terjebak dalam siklus dimana kebijakan publik tidak lagi diuji melalui debat yang substansial, melainkan melalui seberapa banyak dukungan yang bisa dimobilisasi melalui narasi emosional.
Sudah saatnya kita berhenti merasa cukup hanya karena sanggup mengeja nama calon pemimpin di kertas suara. Kita butuh lebih dari itu. Kita butuh keberanian untuk kembali belajar berpikir, bertanya, dan menggugat setiap suatu yang tak logis tersaji di depan mata. Literasi bukan hanya soal buku, tapi soal bagaimana kita memandang dunia dengan kacamata yang jernih.
Ia adalah senjata bagi mereka yang kecil agar tidak mudah diinjak-injak oleh narasi yang besar namun palsu. Tanpa literasi, kebebasan yang kita miliki hanyalah kebebasan semu untuk memilih siapa yang akan menipu kita berikutnya.
Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berteriak di jalanan atau seberapa banyak baliho yang memenuhi sudut kota, melainkan oleh seberapa tajam nalar kita dalam menjaga kewarasan kolektif. Mari kita jemput kembali literasi dari dasar sumur ketertinggalan dan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam bernegara.
Sebab hanya dengan nalar yang sehat dan warga negara yang literat, keadilan sosial dan kesejahteraan bukan lagi sekadar slogan yang menghiasi spanduk-spanduk lusuh di pinggir jalan, melainkan kenyataan yang bisa kita rasakan bersama.
Menghidupkan literasi adalah cara terbaik untuk menyelamatkan demokrasi kita yang sedang mati suri, dan satu-satunya cara kita untuk membangunkan demokrasi dari tidurnya yang panjang, sebelum ia benar-benar membusuk dalam kotak suara
