FOTO : Salah satu peralatan untuk aktivitas PETI yang diamankan Polres Sekadau [ ist ].
Doni – radarkalbar.com
SEKADAU – Komitmen Kepolisian Resor Sekadau dalam menindak tegas praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali dibuktikan.
Sejak Mei hingga awal Juli 2025, jajaran Polres Sekadau telah berhasil mengungkap tiga kasus PETI yang tersebar di sejumlah titik rawan tambang ilegal, termasuk kawasan aliran sungai yang rentan rusak secara ekologis.
Kapolres Sekadau, AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim Iptu Zainal Abidin, mengungkapkan dari hasil penyelidikan, dua kasus melibatkan pelaku penambang langsung dan satu kasus menyasar pengepul.
“Ketiganya sudah kami proses hukum sesuai ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Minerba. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar,” tegas Iptu Zainal, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, tindakan tegas tersebut tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan akibat praktik tambang ilegal.
Salah satu lokasi yang sempat menjadi pusat perhatian, yakni kawasan Lawang Kuari, kini dinyatakan bebas dari aktivitas PETI.
“Sejak AKBP Donny menjabat sebagai Kapolres, kita terus lakukan pemetaan dan patroli rutin. Wilayah yang dulu dikenal sebagai sarang tambang liar kini bersih,”tegasnya.
Adapun pengungkapan terbaru dilakukan oleh Polsek Sekadau Hulu pada 3 Juli 2025. Petugas menemukan lokasi tambang ilegal aktif di aliran Sungai Sekadau.
Namun, saat aparat tiba di lokasi, para pekerja telah melarikan diri. Sejumlah peralatan diamankan dan kini dalam proses identifikasi.
“Kami masih mendalami siapa pemilik alat-alat tersebut. Penyelidikan terus berjalan untuk menjerat pelaku utamanya,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan aktivitas PETI yang menjanjikan keuntungan cepat namun melanggar hukum dan berisiko tinggi.
“Kami imbau warga untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal, terutama di kawasan sungai yang bisa berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan dan bencana,” pungkasnya.
Terpisah, praktisi hukum Kalbar, Munawar Rahim, menyatakan langkah tegas aparat penegak hukum perlu diimbangi dengan regulasi pemerintah yang komprehensif dan adil.
Ia menilai keberadaan PETI tidak semata-mata karena niat melanggar hukum, namun juga karena belum adanya jalur legal yang bisa diakses masyarakat kecil.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan. Namun pemerintah wajib hadir memberi solusi. Salah satunya dengan mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sah,” ungkap Munawar.
Menurutnya, regulasi yang adil akan memberi kepastian hukum sekaligus menjadi jalan keluar agar masyarakat penambang tidak terus berada dalam bayang-bayang hukum.
“Tentunya dengan WPR yang sah, masyarakat bisa menambang secara legal, lingkungan terkontrol, dan negara pun diuntungkan,” ujarnya.
Munawar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya menindak.
Tetapi juga membina dan mengarahkan masyarakat ke jalur yang sah dan berkelanjutan. [ red ]
Editor/publisher : Herman M
