Jakarta, radar-kalbar.com – Kemenko Bidang Kemaritiman meluncurkan “Peta Jalan (Road Map) Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir” pada Kamis (19-09-2019) di Jakarta.
Kegiatan ini juga didukung oleh _Wetlands International_ Indonesia (Yayasan Lahan Basah) dan Institut Teknologi Bandung. Hal ini merupakan upaya mitigasi dan adaptasi penurunan muka tanah (subsiden) di wilayah pesisir dan gambut dataran rendah di Indonesia yang sangat mendesak dilakukan untuk menghindari dampak dan bencana yang lebih besar dikemudian hari.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Sahat Panggabean yang juga merupakan ketua Pokja Penyusunan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Subsiden Tanah di Dataran Rendah Pesisir hadir mewakili Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk membuka acara tersebut.
Persoalan subsiden (amblesan) tanah menjadi hal yang perlu segera diatasi. Hal ini karena setidaknya 132 kabupaten/kota di 21 provinsi di Indonesia saat ini terindikasi mengalami subsiden, khususnya di kawasan pesisir, baik itu yang berada di pesisir tanah mineral maupun pesisir tanah gambut. Oleh sebab itu, telah disusun peta jalan, yang di dalamnya memuat strategi prioritas yang akan dilakukan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan.
“Subsiden tanah merupakan “_The Silent Killer_” yang secara pelan-pelan namun pasti, merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Upaya mitigasi bisa kita lakukan jika kita bekerja sama dengan sumber daya sudah ada seperti dari lembaga, Pemda, dan perguruan tinggi, kemudian tinggal bagaimana _action_ kita untuk melakukannya,” kata Asdep Sahat dalam sambutannya.
Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata subsiden tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari 1-20 cm/tahun. Di saat yang sama air laut naik rata-rata 4 mm – 1 cm/tahun. Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob. Di berbagai tempat bahkan banjir rob ini telah menjadi permanen. Proses penurunan muka tanah ini sangat pelan, namun pasti. Pasti merugikan, bila tidak ada upaya yang lebih serius untuk mengatasinya
“Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera,” tambah Asdep Sahat
I Nyoman Suryadiputra, _Head of Office Wetlands International_ Indonesia, juga sebagai anggota Pokja dan sebagai anggota Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut/BRG menambahkan bahwa tingginya laju subsiden dapat menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir.
“Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatera dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut, bahkan sangat merugikan pembangunan di berbagai Kawasan Ekonomi Strategis serta ekosistem pesisir,” kata I Nyoman Suryadiputra.
*_Road Map_ Akan Masuk Ke Perpres dan RPJMN*
_Road map_ ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana yang diakibatkan oleh subsiden tanah di dataran rendah pesisir berdasarkan kaidah teknis dan keilmuan yang tepat.
Dokumen ini disusun melalui serangkaian proses yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, pemangku kepentingan dan masyarakat yang berada di beberapa lokasi prioritas. Dukungan para ahli juga memastikan bahwa data dan informasi tersusun dengan baik dan akurat. Mandat penyusunan ini diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI kepada POKJA Penyusunan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah di Dataran Rendah Pesisir sejak awal 2019 lalu.
Dalam dokumen ini telah dikaji kelembagaan dan kebijakan yang ada, serta dipetakan lokasi-lokasi yang memiliki ancaman bahaya subsiden tanah dan harus dilakukan pemantauan. Hal itu menjadi dasar penyusunan strategi adaptasi jangka pendek (_short term measure_), dan upaya mitigasi untuk jangka panjang (_long term measure_) yang komprehensif.
Asdep Sahat menambahkan bahwa _road map_ ini akan dimasukkan ke Peraturan Presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, masalah ini menjadi isu nasional yang perlu diselesaikan para _stakeholder_ yang ada.
“Terima kasih kepada teman-teman daerah yang akan menjadi percontohan dan tentu kita akan kawal karena ini merupakan isu nasional dan sudah sampai ke Pak Menko juga. Maka tidak hanya bisa diselesaikan oleh daerah saja semuanya kita bersama-sama,” tutup Asdep Sahat.
Dalam acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tiga daerah percontohan yaitu Ketua DPRD Kota Pekalongan, BAPPEDA Kota Semarang, dan BAPPEDA Kabupaten Demak. Bersamaan dengan kegiatan ini juga dilaksanakan pertemuan tahunan _International Geoscience Programme on Impact, Mechanism, Monitoring of Land Subsidence in Coastal Cities (IM2LSC)_ , yang menghadirkan berbagai ahli terkait subsiden dari berbagai negara di dunia. Kegiatan juga akan dilanjutkan dengan melakukan _field trip_ pada Jumat (20-09-2019) ke kawasan Pluit, Jakarta Utara untuk meninjau lokasi yang terdampak amblesan tanah.
Sumber : Biro Perencanaan dan Informasi.
Kemenko Kemaritiman
