Bandung (radar-kalbar.com)- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menjadi pembicara dalam kegiatan ceramah pembekalan Pasis Pewira Siswa Pendidikan Reguler ke-57 di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Sesko-AD) di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7/2019).
Dalam kesempatan ini, nampak hadir bersama Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjend TNI Herman Asaribab, Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, Kabinda Kalbar, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie.
Beberapa poin penting terkait “Strategi Pencegahan Konflik Sosial Guna Memberikan Rasa Aman Dalam Rangka Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif di Kalimantan Barat” disampaikan Kapolda Kalbar kepada 318 Perwira Siswa Sesko-AD yang didalamnya ada 2 Perwira dari TNI-AL dan 2 Perwira dari TNI-AU serta ada 10 orang peserta didik dari negara sahabat (China, India, Australi, Korsel, Pakistan, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina).
Polri memiliki 3 (tiga) tugas dan tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; serta penegak hukum.
“Penegakkan hukum sebagai jalan terakhir, ketika pemeliharaan dan peran tersebut tidak berdaya, ada yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka law enforcement / penegakkan hukum dilakukan,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka memiliki kerawanan-kerawanan. Semua telah dipetakan konfleksitas maupun keberagaman budaya, agama dan suku bangsanya.
“Konfleksitas tersebut, berpengaruh pada dinamika Politik pada masa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dan berpengaruh juga pada penyalahgunaan Medsos yang bermuatan ujaran kebencian yang bertebaran yang pada umumnya dilakukan oleh kelompok tertentu,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Pada Pilkada Serentak 2018, Kalbar ditetapkan sebagai daerah ter-rawan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dan Mabes Polri karena ada 11 variabel kerawanan Pilkada ada semua di Kalbar. Begitu juga halnya di Pemilu 2019 masih sebagai daerah rawan.
“Namum, berkat pengelolaan indek-indek kerawanan dengan baik. Maka melalui langkah kolaborasi beserta sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat, semua dapat Kita patahkan prediksi-prediksi tersebut. Kalbar dapat menunjukkan kesuksesan sebagai Provinsi ter-aman dalam pelaksanaan Pilkada 2018 di 6 titik wilayah dan Pemilu 2019. Semua Kita balik yang tadinya diprediksi Kalbar ter-rawan menjadi Kalbar ter-aman,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dalam Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.
“Bahwa Aman itu merupakan kebutuhan pokok Kita semua / kebutuhan dasar setiap manusia. Aman, tenang, tenteram semua kebutuhan Kita, sama saat Kita lapar, Kita butuh makan, sama pada saat Kita Cape, Kita butuh istirahat dan itu hukumnya pasti, tidak bisa tidak. Setiap orang butuh Aman, butuh tenang. Aman ini datangnya dari Kita. Kita kita lah yang menciptakan rasa aman ini, Kita harus mampu ciptakan wilayah yang aman, mengajak masyarakat untuk menciptakan rasa aman, karena aman ini harus diciptakan bukan datang ujug ujug,” ungkap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dijelaskannya, bahwa aktivitas seseorang tidak akan jalan apabila tidak merasa Aman, nyaman ataupun damai dst.. sehingga harus dipastikan bahwa wilayah atau diri kita ini betul-betul aman sehingga aktivitas itu bisa terlaksana.
“Dari teori Abraham Maslow, maka bersinergi atau beriringan dengan Teori Produktivitas dari Prof. Dr.Sondang P.Siagian,M.P.A, artinya berproduktivitas dengan bekerja. Maka Kita harus pastikan bahwa saat mereka beraktivitas harus terjamin keamannya yang menjadi tanggungjawab Kita,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Setiap Institusi, sebesar apapun institusi itu, sehebat apapun institusi itu pasti perlu institusi lain dalam rangka menjaga eksistensi dan kredibiligas institusinya itu. “ini yang mendasari Kita untuk mengawal dalam menjaga wilayah dimana Kita ditugaskan. Wilayah perbatasan Indonesia sangat Panjang, khusus Kalbar perbatasan darat hampir 966 Km, dengan 3 Pos Lintas Batas yang sudah resmi dan 2 Pos Lintas Batas yang masih dalam proses. Semua Pos dibangun dengan bagus, ini sebagai indikator bahwa pembangunan berjalan dengan baik di Kalbar. Untuk itu mengajak Pasis Sesko-AD untuk memahami dan mengenali semua wilayah perbatasan negara Indonesia,” pinta Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Demikian juga, terkait perkembangan era digital. Ketika informasi yang diterima salah atau informasi yang belum utuh disiarkan, itu dampaknya akan berpengaruh terutama di wilayah Kalbar. Ketika informasi hoaks diviralkan, maka dapat mempengaruhi warganets yang pada akhirnya berdampak terhadap kamtibmas di lapangan, yang pada akhirnya TNI-Polri harus meredakan dan memberikan penjelasan terhadap masyarakat terkait informasi tersebut.
Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan bahwa Pasis Sesko-AD ini adalah calon pemimpin. Pahami betul PDB (Positioning, Differentiation, Brand) pastikan apabila diberikan amanah dan kepercayaan jabatan, maka diposisi tersebut pahami betul posisi kita, buatlah diferensiasi melalui inovasi-inovasi ataupun kreasi-kreasi yang bernilai berbeda dengan pejabat sebelumnya. Lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, dan perubahan inilah yang namanya Brand. Brand itu merk, merk itu stigma, stigma itu label. Apabila ada Diferensiasi maka akan ada apresiasi dari pimpinan maupun masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH diawal menjabat sebagai Kapolda Kalbar, diakhir Th. 2017. Ia membangun diferensiasi juga mengingat Kalbar merupakan daerah perbatasan yang rentan akan kejahatan Border Crime. Karena rentan maka punya konsep 100 hari pertama yaitu Zero Ilegal dan Zero Tolerance, sehingga semua berdampak ditertibkan dan diberikan sanksi bagi siapapun yang terafiliasi dengan kejahatan. selanjutnya 100 hari ke-dua 4 konsennya melanjutkan law inforcement terhadap Zero Ilegal dan Zero Tolerance dengan membentuk Satgas-satgas, kemudian Sosial Maintenance yaitu memberikan target penanganan pada satgas-satgas, apabila tidak sampai target maka ganti pejabatnya dan yang ke-tiga adalah Public Trust bagaimana Kita membangun kepercayaan public terhadap institusi.
“Kaya Kami di Kalbar, membangun kekompakan, Gubernur Kalbar yang mampu mengayomi, yang mampu mendinamisir Kita-kita, sehingga kompak, setiap acara apapun Pa Gubernur, Forkopimda kompak pasti mendampingi semua,” ucap Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kapolda Kalbar juga memberikan pedoman untuk sukses, yakni harus Respek – rasa hormat, Empati – bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, Mau mendengar saran masukan dari teman dari bawahan, hilangkan budaya pokoknya, Gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan Rendah hati. Setelah itu harus kredibel / bisa dipercaya, kemudian komitmen / pegang janji, dan yang terakhir konsisten / ketaatan.
Polda Berkibar, akronim dari Berkinerja Dengan Benar, itu merupakan diferensiasi Polda kalbar, yang suatu saat bisa ditiru para Pasis disesuaikan dengan tempat tugasnya.
Diakhir sambutannya, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan secara independen oleh Universitas Tanjung atas penilaian masyarakat terhadap kinerja Polda Kalbar selama satu tahun 2018 yang meliputi 4 aspek yang dinilai, yakni aspek penegakkan hukum, aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aspek pelayanan publik dan aspek kepercataan masyarakat. “hasil penelitian dan penilaian masyarakat memang tidak yang terbaik, namun diatas rata-rata, diatas 60 %, yaitu 77,61 %,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam pembekalannya mengungkapkan, saat ini Pemerintah Provinsi sedang merencanakan pembangunan Pembakit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) yang di bangun daerah kalbar. Perencanaan pembangunan PLTN merupakan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.
“Saat ini kita (Kalbar) masih membeli listrik dari negara tetangga Malaysia 200 Megawatt belinya delapan sen dollar dan masyarakat membayar antara sepuluh sampai sebelas dollar Bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain kalo listrik aja kita beli. Makanya kami dukung untuk pembangunan PLTN di Kalbar,” kata H Sutarmidji dihadapan para Pasis di Seskoad.
Lanjutnya, listrik juga menjadi salah satu penyumbang cost terbesar bagi industri yang menjalankan suatu usaha yang menggunakan tenaga listrik di kalbar dan hasil produk tersebut yang ingin bersaing ke negara Malaysia, ia mengakui tidak akan bisa bersaing disebabkan biaya listrik membeli dari mereka.
“PLTN itu ketika beroperasional harganya hanya empat sen dollar sedangkan kita punya uranium terbaik kedua di Indonesia setelah NTT, tapi kita tidak manfaatkan karena ketakutan. Kalo kita berpikir ketakutan kapan kita bisa maju,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji juga memaparkan program desa mandiri yang digagasnya bersama Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur waktu lalu. Saat ini Provinsi Kalbar memiliki 2031 desa dan sekitar 1000 lebih dikategorikan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang ada di kalbar.
“Untuk desa mandiri hanya satu di kalbar, maka saya mempunyai target di tahun ini akan jadikan 55 desa mandiri. Kita akan sinergikan dengan TNI-Polri membangun desa mandiri,” tegasnya.
Dirinya tidak berkeyakinan bahwa dana desa dari pemerintah bisa mewujudkan desa mandiri. Sebab dana desa tersebut tidak mencakup 52 indikator desa mandiri jika di menggunakan dana desa saja.
“Dari 52 indikator itu saya sudah hitung, kalo semuanya ada, maka desa itu perlu 52 miliar untuk mewujudkan desa mandiri dalam satu desa. Sedangkan dana desa hanya 1,5 miliar ini tidak terwujud, butuh 30 tahun untuk wujudkan desa mandiri, nah kita Pemprov, TNI dan Polri kita satukan untuk sinergitas,” katanya.
sumber : Kepala Urusan Produk Kreatif Multi Media Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi Cucu Safiyudin S.Sos SH MH.