FOTO : Warga saat menggelar aksi bertajuk Rakyat Bersuara, pada 23 September 2025 di Kantor DPRD Sambas [ Urai ].
Urai Rudi – radarkalbar.com
SAMBAS – Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas turun ke jalan dalam aksi damai bertajuk “Rakyat Bersuara”, Selasa (23/9/2025).
Mereka menyampaikan sederet tuntutan kepada pemerintah daerah, mulai dari isu ekonomi, pengelolaan keuangan publik, hingga kepastian nasib tenaga honorer.
Dipimpin oleh mantan legislator Erwin Saputra, massa berkumpul sejak pagi di sekitar Tugu Rebung dan melakukan long march menuju Kantor DPRD Sambas.
Sepanjang aksi, peserta menyuarakan keresahan mereka terkait kondisi daerah, termasuk dugaan penyimpangan dana, stagnasi pembangunan infrastruktur, serta perlakuan yang dinilai tidak adil terhadap tenaga non ASN.
“Sudah terlalu lama rakyat hanya dijanjikan. Kami datang untuk memastikan suara ini didengar langsung oleh pemimpin daerah,” seru Erwin di hadapan peserta aksi.
Aspirasi massa dirumuskan dalam 10 tuntutan, di antaranya:
- Evaluasi realisasi anggaran dan pembiayaan daerah
- Transparansi penggunaan dana hibah
- Pemerataan pembangunan jalan dan fasilitas publik
- Kepastian pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K
- Peninjauan ulang investasi perusahaan sawit
- Penguatan pengawasan terhadap dana desa
- Penetapan wilayah pertambangan rakyat di Subah dan Selakau Timur
Setibanya di Kantor DPRD Sambas, massa disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Bupati Sambas H. Satono, Wakil Bupati Heroaldi, Ketua DPRD Abu Bakar, serta unsur Forkopimda.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Satono menyatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat.
Dia juga menegaskan beberapa point yang disampaikan massa telah masuk dalam agenda pembahasan Pemkab Sambas.
“Semua yang disampaikan hari ini kami catat. Beberapa sudah menjadi perhatian, terutama soal infrastruktur, tenaga honorer, dan penguatan ekonomi desa,” ujarnya.
“Namun harus kita luruskan, informasi soal utang dan dana hibah yang beredar tidak sepenuhnya benar. Kami terbuka jika masyarakat ingin mendapatkan data resmi,” sambung Satono.
Terkait usulan pertambangan rakyat, Satono menjelaskan proses pengajuan wilayah tambang rakyat harus dimulai dari tingkat kabupaten dan diusulkan ke provinsi untuk mendapatkan penetapan resmi.
“Kami siap memfasilitasi asal sesuai jalur hukum dan prosedur. Pemerintah tidak akan menghambat potensi ekonomi rakyat,” timpalnya.
Selama aksi berlangsung, situasi tetap terkendali dan aman. Aparat gabungan dari Polres Sambas, Brimob, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan turut mengamankan jalannya kegiatan.
Di akhir pertemuan, Erwin Saputra menyatakan aksi hari ini bukan akhir dari perjuangan.
“Kami akan terus mengawal janji-janji ini agar tidak berhenti di meja audiensi. Sambas butuh perubahan nyata, bukan sekadar seremonial,” cetusnya. [ red ]
Editor/publisher : admin radarkalbar.com
