FOTO : Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy [ ist]
redaksi – radarkalbar.com
PONTIANAK – Ketua Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Eddy mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait perilaku beberapa oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Bahkan, ia menilai semakin mirip dengan tindakan preman. Pernyataan ini muncul dalam rangkaian kritik terhadap sikap yang sangat jauh dari etika dan norma yang seharusnya dipegang oleh wakil rakyat.
Menurut Gusti Eddy, dalam pernyataannya menekankan bahwasanya anggota dewan, seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.
Namun, saat ini seakan telah kehilangan arah dan justru memperlihatkan sikap arogan serta tidak bertanggung jawab.
“Jika memang ingin menunjukkan perilaku seperti preman, hadapilah BPM Kalbar. Tidak sepatutnya anggota dewan yang dipilih oleh rakyat bersikap seperti itu,” cetusnya seakan menandakan kekesalan terhadap situasi yang tidak bisa diterima ini.
Dikatakan, perilaku konfrontatif dan emosional yang ditunjukkan oleh beberapa anggota DPRD, bukan hanya merugikan citra lembaga legislatif, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berintegritas dan profesional.
Pria yang juga jurnalis senior Kalbar ini, mengingatkan tindakan menyimpang dari norma ini dapat menciptakan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat.
“Nah, hal itu memicu pertanyaan mengenai legitimasi keputusan yang diambil oleh dewan,” timpalnya.
Sebagai tokoh publik, ia menyerukan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja anggota dewan.
“Kita harus memastikan anggota dewan berfungsi sebagai pemimpin yang berkualitas dan mampu mengemban amanah rakyat dengan baik,” tegasnya.
Gusti Eddy menyarankan beberapa langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan dan perilaku anggota DPRD.
Pertama, perlunya sosialisasi yang lebih tegas mengenai kode etik kepada anggota dewan, agar mereka memahami bahwa setiap tindakan yang diambil akan mendapatkan konsekuensi.
Kedua, dibutuhkan ruang untuk dialog terbuka antara anggota dewan dan masyarakat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Ketiga, ia menekankan perlunya pengawasan dari lembaga independen. Melalui pengawasan ini, diharapkan setiap tindakan anggota dewan dapat berjalan dengan lebih transparan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun kembali.
Pernyataan tegas Ketua BPM Kalbar ini bukan hanya sebuah sorotan, tetapi juga seruan untuk melakukan pembenahan di tubuh DPRD Provinsi Kalbar.
Dia kembali mengingat tujuan utama para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hendaknya memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
Lantas, ia jugaberharap agar setiap anggota dewan dapat merangkul nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
“Kita semua menginginkan DPRD Kalbar ke depan menjadi lembaga yang bermartabat dan mampu menjalankan fungsinya dengan penuh integritas. Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa keteladanan dan etika tetap menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. [ rilis ]
