FOTO : Momen berpoto bersama saat sosialisasi produk hukum peraturan non Bawaslu [ist]
redaksi – radarkalbar.com
SANGGAU – Bawaslu Kabupaten Sanggau menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu pada Pikada Serentak Tahun 2024.
Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Emerald Kota Sanggau, pada Selasa (8/10/2024).
Hadir saat itu, liason officer (LO) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, perwakilan sejumlah organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi budaya, dan organisasi media massa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau, Septiana Ika Kristia menyampaikan, acara sosialisasi ini menjadi penting dilaksanakan agar masyarakat memahami produk hukum yang diterbitkan Bawaslu dan juga non Bawaslu, khususnya terkait pelanggaran.
“Harapan saya, kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta yang hadir dan membagika ilmu yang didapatnya kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing,” harapnya.
Sementara, Koordiantor Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bwaslu Sanggau, Jokomulyo Hari Setiawan menjelaskan Bawaslu harus memberikan sosialisasi terkait produk hukum yanhh diterbitkan Bawaslu maupun non Bawaslu kepada masyarakat.
“Banyak hal baik itu produk hukum Perbawaslu maupun undang-undang terkait pelanggaran yang harus diketahui oleh masyarakat,”terangnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Sanggau untuk membantu tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pilkada. Salahsatunya dengan melaporkan temuan atau peristiwa pelanggaran Pilkada.
“Melalui sosialisasi ini, baik itu penanganan pelanggaran, sengketa proses, masyarakat harus tahu. Tujuannya apa, agar Bawaslu bisa melakukan pencegahan awal jangan sampai sengketa sebelum masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Nah, itulah pentingnya informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami,” tuturnya.
Hadir saat itu, Komisioner Bwaslu Sanggau, Candra Apriansyah dan Saparudin.
Joko berharap melalui sosialisasi ini juga, masyarakat akan mendapatkan informasi yang utuh mana yang boleh dan mana yang tidak boleh selama pilkada berlangsung.
“Harapan kami sosialisasi ini mampu menurunkan angka pelanggaran, terutama pasangan calon beserta tim suksesnya untuk lebih berhati-hati selama pilkada,” harapnya. [red/r]
