POTO : Saat media briefing kinerja keuangan pusat dan daerah digelar KPPN Ketapang (Ist)
Pewarta : rilis/sutarjo
KETAPANG – radarkalbar.com
KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menggelar media briefing kinerja keuangan Pusat dan daerah bulan September 2022, pada Jumat (30/9/2022).
Kegiatan ini digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini, dihadiri seluruh perwakilan perbankan se Ketapang, perwakilan satuan kerja (duta satuan kerja), dan media lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.AK, M.Comm, saat membuka media briefing sekaligus menyampaikan update kinerja belanja instansi pemerintah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana
Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi).
Secara khusus, kehadiran BPS Ketapang dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kab Ketapang akan memberikan informasi terkini perkembangan ekonomi regional khususnya setelah kebijakan
pengalihan subsidi BBM.
Dalam pembukanya, Kepala KPPN Ketapang Ismail, menyampaikan, bahwa secara keseluruhan, kinerja belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp 644 Milyar dari alokasi Rp 1 trilyun atau 66 persen sampai dengan September 2022, terakselerasi 17.34 persen. Jika dibandingkan periode September 2021 lalu. Penyaluran DAK Fisik dan dana desa menjadi kontribusi tertinggi akselerasi di September 2022 ini.
“Penyaluran Dana Desa makin optimal
dan proporsional mencapai 80 persen termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, atau percepatan penyaluran meningkat 41 persen di banding September 2021 lalu, ” paparnya.
Pada triwulan ke – 4 tahun 2022, KPPN Ketapang masih akan menyalurkan belanja Pusat, DAK Fisik dan
Dana Desa dengan total Rp 373 Milyar untuk wilayah Kab Ketapang dan Kab Kayong Utara.
Ditambahkan, progress implementasi kebijakan fiskal terkait Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Hingga September 2022, terdapat 3 kebijakan fiskal tersebut meliputi belanja wajib perlindungan sosial (2 persen dari
dana transfer umum) telah dilaksanakan Pemkab Ketapang dan Pemkab Kayong Utara, optimalisasi belanja tak terduga, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sementara, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Ketapang, diwakili Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Asep Suhendar memaparkan secara umum kondisi pergerakan harga-harga kebutuhan
pokok masyarakat di Ketapang sampai akhir September 2022.
Dalam update-nya, Asep
mengatakan dari pantauan pihaknya secara umum pergerakan harga-harga komoditas pokok masyarakat fluktuatif namun relatif stabil terkendali bahkan beberapa komoditas pokok mengalami penurunan harga.
Selain itu, terkendalinya harga-harga di Ketapang didukung oleh lancarnya jalur pasokan baik melalui jalur laut (Pelabuhan) dan jalur darat. Stok barang – barang pada pedagang besar dan distributor dinilainya juga tersedia dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada penjual/distributor menimbun
persediaan barang, dan tidak ada pembelian besar-besaran dari pembeli (panic buying).
“Strategi yang dijalankan untuk pengendalian inflasi sejauh ini antara lain program sembako
murah dan pengadaan bantuan prasarana dagang untuk penjual seperti gerobak, dan belanja penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemerintah, ”paparnya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Ketapang, Agus Hartanto, mengidentifikasi 2 hal komoditas yang rentan kenaikan harga BBM yaitu ongkos transportasi, pertama, komoditas yang didatangkan dari luar kabupaten, dan kedua, komoditas yang dipengaruhi oleh cuaca (sayuran).
Di Ketapang, keberhasilan pengendalian strategi penanganan inflasi yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan antara lain mengawal jalur distribusi barang baik jalur udara, laut dan darat
dan melakukan operasi pasar.
Disamping sinergi APBN dan APBD yang solid dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Kemudian, Kepala Bank Mandiri Cabang Ketapang Robby Wahyu Fahlevi, dan Bank Syariah Indonesia Cabang Ketapang, Denny Juraipanda Duostara melengkapi insight kondisi perekonomian dari perspektif implikasi kebijakan moneter yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Kepala KPPN Ketapang menutup acara media briefing dengan menyampaikan komitmen KPPN Ketapang dalam melaksanakan pelayanan publik dengan bersih dan akuntabel melalui
implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang akan dilaksanakan tahun 2022
