FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
TANGISAN Menteri LH kemarin heboh. Ia bilang ada 22 juta rakyat negeri ini kelaparan kronis. Widih, ngeri wak. Tapi, Menteri Pertanian bilang, negeri kita sudah swasembada pangan.
Bagus betombok aja kalian, biar rakyat menontonnya.
Bel ring betombok berbunyi. Sudut merah ditempati Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat. Senjatanya bukan hook kiri, melainkan angka 22 juta rakyat Indonesia mengalami kelaparan kronis, yang disebut berasal dari data ADB-Bappenas periode 2016-2018. Wajahnya serius, suaranya bergetar, air mata nyaris turun. Penonton mulai ikut menahan napas.
Di sudut biru berdiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Gayanya santai, senyumnya lebar. Ia mengangkat sabuk bertuliskan Swasembada Pangan 2026. Cadangan beras sekitar 5 juta ton. Delapan komoditas sudah swasembada. Bahkan Indonesia mulai mengekspor beras.
Ting! Round pertama dimulai. Jumhur langsung melepaskan jab. “Dua puluh dua juta kelaparan!” Amran menghindar sambil membalas uppercut. “Beras melimpah!”
Jumhur tidak tinggal diam. “Data ADB!” Amran membalas. “Ini sudah 2026, Pak!” Wasit bingung. Penonton bengong. Rakyat yang duduk di tribun sampai lupa mengunyah kacang rebus.
Ini bukan lagi pertandingan betombok. Ini pertandingan kalender. Sudut merah membawa kalender 2018. Sudut biru membawa kalender 2026. Yang dipukul bukan lawan, melainkan logika publik.
Yang bikin ngakak, dua-duanya sama-sama menteri. Sama-sama duduk di kabinet. Sama-sama naik mobil dinas. Tapi narasinya seperti dua komentator bola yang menonton pertandingan berbeda.
Yang satu berkata, “Rumah kebakaran!” Yang satu lagi menjawab, “Tenang, AC masih dingin.”
Lho? Kalau memang ada 22 juta orang yang kelaparan kronis, itu persoalan besar yang harus segera ditangani. Sebaliknya, kalau produksi pangan memang meningkat dan stok beras melimpah, publik juga berhak mengetahui bagaimana capaian itu diukur. Masalahnya, ketika dua narasi sangat berbeda muncul bersamaan tanpa penjelasan utuh, rakyat justru dibuat kebingungan.
Lebih lucu lagi, drama itu terjadi saat Konferensi Sungai Indonesia. Peserta dari 15 provinsi datang membawa mimpi menyelamatkan sungai. Mereka mungkin sudah menyiapkan presentasi tentang limbah, banjir, sampah plastik, sedimentasi, dan kerusakan daerah aliran sungai.
Eh…Yang mengalir justru air mata. Sungai Citarum mungkin sampai berbisik, “Halo Pak, saya masih hitam seperti kopi tubruk. Bisa bahas saya sebentar?”
Sungainya menunggu dibersihkan. Yang dibersihkan malah citra. Di luar arena, rakyat mulai berdebat.
“Katanya lapar.”
“Katanya beras numpuk.”
“Katanya ekspor.”
“Katanya 22 juta.”
Lama-lama yang kelaparan bukan cuma perut, tapi juga kepastian. Padahal persoalan kerawanan pangan memang masih ada di sejumlah daerah, termasuk Papua Pegunungan dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur yang menghadapi tantangan distribusi, akses, dan infrastruktur. Itu masalah nyata yang membutuhkan solusi, bukan adu akting siapa paling dramatis di depan kamera.
Masuk ronde terakhir. Jumhur mengangkat data lama. Amran mengangkat data baru. Keduanya saling melempar angka seperti melempar kursi di acara gulat.
Buzzer berteriak. Pendukung bersorak. Media sibuk membuat breaking news. Sementara rakyat hanya bisa menghela napas. “Jadi… sebenarnya kita ini lagi kenyang atau lagi lapar?”
Bel akhir berbunyi. Ting! Ting! Ting! Wasit mengangkat… tidak ada tangan siapa pun. Karena yang kalah malam itu bukan Jumhur. Bukan juga Amran. Yang KO justru kepercayaan publik.
Kalau memang satu kabinet ingin dipercaya, jangan biarkan rakyat menonton dua menteri bertarung seperti final kelas berat. Duduklah satu meja, cocokkan data, samakan periode, lalu bicara dengan satu suara.
Sebab kalau setiap menteri terus membawa ring tinjunya sendiri-sendiri, jangan heran kalau rakyat akhirnya membeli tiket konferensi pers bukan untuk mencari kebenaran, melainkan sekadar menunggu ronde berikutnya.
“Bang, saya paling sensi bila ada bilang, ada warga kelaparan. Coba tunjukkan di mana orang yang kelaparan sampai 22 juta itu.”
“Sama, wak. Itu sama dengan merendahkan derajat Mentan.” Ups
Oleh : Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
