FOTO : Sekretaris Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka [ ist ]
Pewarta/editor : Hamzah
MEMPAWAH [ radarkalbar.com ] Tata kelola dan kualitas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rubini Mempawah kembali memicu keprihatinan dari elemen masyarakat.
Pola penanganan pasien yang dinilai kaku serta dugaan kerumitan alur birokrasi penanganan darurat dikhawatirkan dapat mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan yang optimal.
Tak ayal, kondisi itu memantik Sekretaris Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka, angkat bicara.
Pria yang juga Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, menilai, fasilitas fisik rumah sakit yang megah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas penanganan dan kepedulian tenaga layanan publik di lapangan.
Selaku seorang kades, dirinya merasakan langsung saat mendampingi warga untuk berobat. Bahkan juga kerap menerima aduan dari masyarakat, khususnya warga kurang mampu, terkait pengalaman kurang menyenangkan saat mengakses layanan darurat di IGD RSUD dr. Rubini.
” Saya sendiri pun kerap mengalami pelayanan yang kurang. Selain itu, kita juga menerima banyak keluhan warga terkait alur pelayanan di IGD yang dinilai kerap memicu rasa kecewa. Pasien yang datang dalam kondisi darurat kerap merasa penanganannya lambat atau terlalu cepat diarahkan pulang, padahal kondisi fisiknya masih membutuhkan perhatian medis intensif,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga membeberkan adanya kendala administratif yang dinilai membingungkan warga. Salah satunya adalah terkait permintaan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, red) saat pelayanan dilakukan di luar jam kerja operasional Puskesmas.
” Persoalan-persoalan teknis ini, menurutnya, sering kali memicu ketegangan antara keluarga pasien dan petugas di lapangan akibat kurangnya komunikasi yang humanis dan persuasif,” cetusnya.
Mohlis menegaskan, keberadaan layanan IGD 24 jam merupakan tumpuan utama masyarakat dalam situasi tak terduga. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Dinas Kesehatan setempat untuk tidak mengabaikan suara masyarakat dan segera mengambil tindakan korektif.
Untuk itu tegas pria yang dikenal cukup vokal ini, pihaknya mendorong manajemen RSUD dr Rubini Mempawah, melaksanakan beberapa langkah evaluasi mendasar, antara lain melaksanakan evaluasi sikap & etika pelayanan dengan melakukan pembinaan berkala terhadap sikap dan responsivitas para petugas medis maupun administratif di area IGD.
Lantas, melaksanakan penyederhanaan alur pelayanan tentunya dengan mastikan alur penanganan kondisi gawat darurat tidak terhambat oleh kendala administratif yang kaku. Kemudian, melaksanakan penyelarasan fasilitas dan kinerja dengan memastikan fasilitas gedung baru RSUD dr. Rubini yang megah dapat dirasakan manfaatnya secara mendasar melalui pelayanan yang empati dan profesional.
”Kemegahan gedung RSUD dr. Rubini merupakan hasil dari anggaran rakyat. Jangan sampai simbol fisik yang megah ini tercederai oleh persepsi publik yang kurang baik akibat kualitas pelayanan yang belum maksimal. Pak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan perlu melakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mempawah,” cetusnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini telah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak manajemen RSUD Dr. Rubini Mempawah untuk mendapatkan tanggapan serta penjelasan resmi terkait keluhan pelayanan tersebut, namun belum berhasil terhubung. [ red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com