FOTO : Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) Pengurus dan Caleg PSI se Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (18/11/2023). (Antara)
JAKARTA – radarkalbar.com
CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi diera pemerintahan Jokowi menurun.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut.
“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Sehari sesudahnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons penilaian calon presiden nomor urut tiga dari PDI Perjuangan itu sebagai pemecut.
“Saya kira ini bisa jadi pecutan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam segi hukum,” ucap Kaesang di sela-sela safari politiknya di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu.
Ia menyebut penilaian Ganjar bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintah. Diyakinkannya pemerintahan di era Jokowi tidak dipengaruhi oleh perasaan atau baper dalam bekerja.
“Kalau menurut saya, ya, pemerintah sekarang enggak baper,” imbuh anak bungsu Jokowi itu.
Kaesang Pangarep tengah melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka menyapa warga dan menemui kader untuk menyelaraskan langkah menuju Pemilu 2024.
Setibanya di Bumi Khatulistiwa itu, Kaesang langsung blusukan ke Pasar Flamboyan Pontianak, melaksanakan Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) Pengurus dan Caleg PSI se-Kalimantan Barat, hingga menghadiri rangkaian perayaan HUT Ke-9 PSI.
Dalam kunjungannya, Kaesang didampingi istrinya, Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka, serta Ketua DPP PSI Satia Chandra Wiguna. (siberindo.co*)