FOTO : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kabupaten Sekadau, Nopita [ ist ]
Doni – radarkalbar.com
SEKADAU – Kendati pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti solar telah diperketat oleh pemerintah, namun praktik penyelewengan masih saja terjadi.
Modus lama dengan sentuhan baru tetap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab demi meraup keuntungan dari harga subsidi yang disediakan pemerintah.
Dalam praktiknya, pembelian BBM bersubsidi saat ini diwajibkan menggunakan sistem barkot (barcode, red) untuk setiap kendaraan.
Namun, sistem ini rupanya masih dapat dimanipulasi oleh jaringan penyeleweng, terutama yang memasok BBM subsidi ke aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekadau.
Kegiatan tambang ilegal tersebut disebut menggunakan mesin berbahan bakar Solar, baik itu mesin mobil maupun dompeng.
Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai asal-usul BBM subsidi yang mereka gunakan.
“Pertanyaannya, dari mana BBM itu berasal dan siapa yang menyuplai ke para pekerja tambang tersebut?” ujar Step, salah satu warga yang prihatin, saat diwawancarai pada Senin (19/5/2025).
Sementara, terkait hal ini, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Nopita, menyampaikan pengawasan yang dilakukan pihaknya sejauh ini hanya sebatas pemantauan stok BBM di SPBU dan perkembangan harga sesuai ketetapan Pertamina.
“Untuk harga per liter, sudah ditentukan oleh pihak Pertamina. Kami hanya mencatat ketersediaan stok setiap pekan di SPBU,” tulisnya via pesan WhatsApp kepada wartawan, pada Senin (19/05/2025).
Nopita menjelaskan, sistem barcode yang digunakan saat ini seharusnya bisa mencegah kendaraan yang tidak terdaftar untuk mengisi BBM subsidi.
“Setiap kendaraan memiliki kuota, misalnya 20 liter untuk mobil kecil dan 80 liter untuk mobil truk. Di luar itu, tidak dapat dilayani,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak distribusi BBM di luar jalur resmi atau yang diperjualbelikan tidak sesuai aturan.
“Kami hanya melakukan pengecekan rutin ke SPBU. Jika ada kelangkaan, kami akan menanyakan langsung ke pihak SPBU untuk segera melakukan pengisian ulang agar stok tidak kosong,” tegasnya.
Penyelidikan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini diharapkan dapat dilakukan oleh aparat terkait, mengingat dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mendorong aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. [ red/r]
editor/publisher : Muhammad Khusyairi
