Tegaskan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Presiden Prabowo Minta TNI-Polri Bersihkan Internal Pembeking Tambang Ilegal

FOTO : Presiden RI, Prabowo Subianto [ Satpres ]

Pewarta/editor : Tim redaksi

JAKARTA [ radarkalbar.com ] – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas serta menindak tegas seluruh oknum aparat yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.

Instruksi keras tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

​Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya praktik penambangan tanpa izin, khususnya sektor pertambangan timah di kawasan Bangka Belitung. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sedikitnya 1.000 titik tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu.

Masifnya skala operasi penambangan liar ini dinilai memicu indikasi kuat adanya pembiaran atau perlindungan dari oknum pejabat keamanan setempat.

“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” ujar Prabowo di hadapan peserta sidang.

Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penertiban lokasi tambang semata, melainkan harus menyasar hingga ke akar persoalan. Pimpinan jajaran TNI dan Polri diminta untuk menyisir dugaan keterlibatan bawahan mereka secara transparan demi memastikan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Menurut Kepala Negara, pangkat dan jabatan yang diberikan oleh negara merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab penuh, termasuk keberanian pimpinan untuk menertibkan jajarannya sendiri.

“Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” tegasnya.

Prabowo mengakui memberikan sanksi atau menindak bawahan termasuk personel yang baru mendapatkan kenaikan pangkat atau penghargaan—merupakan keputusan yang dilematis bagi seorang pimpinan.

Namun, ia menekankan bahwa kepentingan bangsa, negara, dan rakyat harus selalu ditempatkan di atas rasa sungkan maupun hubungan pribadi. [ red ]

 

 

 

 

 

Publisher : Admin radarkalbar.com

 

Share This Article

You cannot copy content of this page

Exit mobile version