FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
SUSANAH tidak salah. Ia hanya seorang penjahit, bukan pengupas bawang. Prabowo juga begitu, ia hanya membaca. Lalu, siapa membuat teks pidato Presiden? Kasihan Komdigi harus mengerahkan seluruh kemampuan meluruskan dan membersihkan pidato sang presiden.
Mari kita ungkap sambil seruput Koptagul, wak!
Dengan suara penuh kharisma, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Susanah dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Susanah diperkenalkan sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Warganet langsung geger. Ramai ingin cari loker sebagai pengupas bawang.
Keesokan harinya, Komdigi turun tangan. Hasil wawancara langsung dengan Susanah, perempuan 38 tahun asal Cileungsi, Kabupaten Bogor, membongkar fakta: ia bukan pengupas bawang, melainkan penjahit kain majun atau kain perca.
Upahnya pun bukan Rp700 ribu. Hanya Rp700 per kilogram.
Dalam sehari ia mengerjakan sekitar 20 kilogram atau memperoleh rata-rata Rp14 ribu. Pada hari libur, bersama ibu-ibu lain, pekerjaannya bisa mencapai 50 kilogram. Siang hari sekitar pukul 13.00, ia masih bekerja sebagai pencuci ompreng di dapur MBG untuk menambah penghasilan.
Suaminya, Didim, buruh bangunan dengan pekerjaan tidak menentu. Kadang dua sampai tiga minggu tidak mendapat pekerjaan. Mereka memiliki tiga anak. Pendidikan tetap diprioritaskan meski kadang harus berutang.
Sudah. Cerita Susanah sebenarnya cukup sampai di situ. Karena lebih menarik justru drama Komdigi setelah pidato Presiden.
Nuan bayangkan. Presiden sudah bicara. Rakyat sudah mendengar. Internet sudah tertawa. Meme sudah beranak-pinak. Lalu datanglah Komdigi seperti pemadam kebakaran mendengar alarm dari seluruh penjuru negeri:
“Tenang! Kami luruskan!”
Mereka mewawancarai Susanah. Mengecek pekerjaannya. Mengonfirmasi penghasilannya. Menyusun klarifikasi. Lalu menjelaskan kepada publik, Susanah bukan pengupas bawang dan upahnya bukan Rp700 ribu, melainkan Rp700 per kilogram.
Kasihan Komdigi. Belum selesai satu api informasi, sudah harus membawa ember lagi. Presiden bicara, mereka mengawal. Presiden salah ucap, mereka meluruskan. Data keliru, mereka mengklarifikasi.
Netizen bikin meme, mereka bekerja. Rakyat tertawa, mereka lembur. Kalau pola ini terus berlangsung, mungkin Komdigi perlu membuka unit baru: Direktorat Jenderal Pelurusan Pidato Presiden.
Strukturnya sederhana. Presiden membaca pidato. Tim mendengarkan. Kalau benar: aman. Kalau salah:
“Cepat! Siapkan kamera! Cari Susanah!”
Lebih lucu lagi, klarifikasi itu tentu tidak muncul dari udara. Ada orang bekerja. Ada waktu digunakan. Ada wawancara. Ada produksi konten. Ada distribusi informasi. Dalam kerja pemerintahan, semua tentu membutuhkan biaya operasional.
Ujung-ujungnya? Anggaran negara. Anggaran negara berasal dari mana? Ya, dari rakyat. Jadi rakyat boleh tertawa melihat angka Rp700 ribu. Tetapi boleh juga bertanya:
“Kenapa uang rakyat ikut dipakai untuk membetulkan informasi yang sejak awal masuk ke pidato Presiden?”
Ini bukan berarti Komdigi salah karena melakukan klarifikasi. Justru klarifikasi memang perlu. Mereka menjalankan tugasnya. Yang patut dipertanyakan, mengapa mereka harus bekerja ekstra untuk memperbaiki data sudah telanjur disampaikan dari panggung kenegaraan?
Dalam naskah yang beredar, Susanah disebut memperoleh sekitar Rp700 per kilogram. Namun saat dibacakan, nominal itu berubah menjadi Rp700.000.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Istana akan memeriksa kembali data yang dibacakan. Bagus. Sebab kesalahan ini bukan sekadar angka.
Ada pekerjaan Susanah berubah, ada nominal meloncat seribu kali lipat, dan ada satu kementerian akhirnya harus turun tangan membersihkan kekacauan informasi.
Sementara Prabowo? Beliau tentu tidak bisa mengulang pidato. Yang bisa mengulang adalah meme. Meme itu sudah terlanjur hidup. Sekarang, kalau ada orang bertanya, “Siapa Susanah?” Jawabannya mungkin bukan lagi penjahit kain majun.
Melainkan, “Ibu yang membuat Komdigi kembali bekerja keras setelah Presiden menyebut Rp700 ribu per kilogram.”
Kasihan Komdigi. Mereka bukan tukang jahit. Tapi gara-gara naskah pidato, mereka ikut mencari benang. Akhirnya harus menjahit kembali informasi yang terlanjur sobek. Semoga ke depan datanya dijahit lebih rapi. Jangan sampai Presiden bicara satu kalimat, Komdigi harus satu kementerian meluruskannya.
Oleh : Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
Ruang Gagasan & Penyangkalan :
TULISAN ini adalah hamparan pemikiran mandiri dan refleksi personal dari sang penulis. Redaksi hadir sebagai wadah yang merawat keberagaman perspektif, tanpa memiliki atau mendikte arah pemikiran di dalamnya. Oleh karena itu, setiap argumen, sudut pandang, dan implikasi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual sang penulis.