FOTO : Penyerahan Nota Jawaban Eksekutif atas PA DPRD Sekadau [doni]
Doni – radarkalbar.com
SEKADAU – DPRD Sekadau menggelar rapat paripurna ke – XII masa persidangan ke – III, pada Selasa (9/7/2024).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Handi, beragendakan jawaban/penjelasan eksekutif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Sekadau terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sekadau Tahun Anggaran (TA) 2023.
Rapat ini berlangsung di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Sekadau. Dan dihadiri Ketua DPRD Sekadau, Radius Effendi, Wakil Ketua, Zainal, Asisten I Setda Sekadau, Sapto Utomo, sebanyak 17 anggota DPRD, para Kepala SKPD dan OPD, Direktur Perumda Sirin Meragun.
Asisten Administrasi Umum Setda Sekadau, Sapto Utomo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Sekadau telah memberikan kritik, saran, masukan atas pelaksanaan anggaran dan program kerja yang tertera dalam APBD TA 2023.
“Saran fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemkab Sekadau untuk terus melakukan perbaikan, evaluasi serta semakin meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ungkap Sapto.
Dijelaskan brealisasi pendapatan daerah, Pemkab Sekadau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan potensi yang ada. Dan juga berupaya terus berinovasi dalam kemudahan pembayaran pajak secara elektronik penerapan payment gateway E-PAD khusus untuk pembayaran dan perhitungan pajak lainnya.
“Dalam pemandangan umum, bahwa penerimaan dari sektor restribusi daerah masih cukup rendah, yaitu 59,13 persen. Akibat rendahnya adalah tidak tercapainya penerimaan dari restribusi penyewaan tanah serta pelayanan pasar grosir dan pertokoan,” jelasnya.
Namun itu akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Sekadau bersama pada semester pertama tahun 2024. Selanjutnya dari sektor pendapatan transfer, Pemkab Sekadau terus berupaya untuk mendapatkan insentif fiskal.
“Terkait belanja daerah dalam APBD kabupaten Sekadau, disusun dengan porsi dengan belanja prioritas yang sudah ditetapkan bersama antara Pemkab dan DPRD kabupaten Sekadau,” cetusnya.
Dipaparkan, pada tahun 2023, realisasi belanja urusan pendidikan mencapai Rp 209 Milyar (23,34 persen), bidang kesehatan mencapai Rp. 144, 9 Milyar (20,53 persen), pembangunan infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp. 145, 6 Milyar (29 persen),
“Terhadap rendahnya serapan belanja modal tahun 2023, realisasi sebesar Rp. 160,4 Milyar ( 87,08 persen) dari total anggaran belanja modal adalah belanja yang berasal dari dana bagi hasil sawit. Namun telah dianggarkan kembali pada tahun 2024,” tuturnya.
Lantas, untuk Silpa tahun 2023, Pemkab Sekadau juga berupaya dalam pengendalian atas sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), yang mana terbentuk dari saldo DAK fisik dan non fisik.
“Pemkab ditahun-tahun mendatang melakukan perencanaan lebih matang dan terukur supaya dapat menekan angka silpa serendah mungkin,” tukasnya.
“Tujuannya, agar belanja kebutuhan dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terserap dengan maksimal sehingga tercipta Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya.
Sementara, anggota DPRD Kabupaten Sekadau fraksi Gerindra, Yodi Setiawan mengatakan, karena sepenuhnya ini jawaban eksekutif, maka kedepannya harusnya Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, karena bertanggung jawab terhadap DPRD.
Kemudian, selaku pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Sekadau Handi, berharap kedepannya yang hadir Bupati atau Wakil Bupati.
” Saran dan masukan seperti disampaikan saudara Yodi Setiawan, tolong disampaikan ke pimpinan. Kita berharap kedepannya yang hadir Bupati dan Wakil Bupati, saran dan masukan tolong disampaikan ke pimpinan,” tegas Handi.
