Toba Samosir,radar-kalbar.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dengan tegas menyatakan, untuk percepatan implementasi Danau Toba sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 15 Juli 2019, agar Pemda dapat bekerja lebih total.
“Ini masalah serius untuk kita semua, saya kira Pemda harus turun tangan langsung dan saya kira bisa juga sementara berkantor di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata Danau Toba di Sibisa, untuk bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Saya juga meminta kepada Badan Otoritas Danau Toba (BODT) untuk berkantor juga disana. Hal ini telah kita lakukan dengan studi yang betul-betul komprehensif, jadi tiada alasan lagi nanti tidak bisa,” ujar Menko Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi BODT bersama dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, di Balige, Kabupaten Toba Samosir. Jumat (6/9/2019).
Menko Luhut meminta kepada para Bupati yang hadir, diantaranya Bupati Toba Samosir, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Dairi dan perwakilan instansi terkait lainnya, untuk dapat berkumpul dengan melibatkan berbagai pihak dan membahas hal seperti pendanaan dan regulasi secara intens dan mendetail.
“Adakan rapat mengenai ini, agar betul-betul terlibat, dan pendanaan tadi saya minta perbankan nasional seperti BRI untuk nanti bisa berperan dan semua masuk kedalam tim, kemudian dari Kementerian PUPR nanti tim nya juga diikutkan, kemudian mengenai Rancangan Induk Pariwisata Daerah itu saya minta agar setiap Kabupaten dapat segera dibuat, sebab ini kita dapat 2,5 trilyun dan menghabiskan itu tidak mudah, karena kita akan bangun infrastruktur, saya mohon semua dapat memperhatikan hal ini dengan serius,” jelasnya.
Satu hal yang tidak kalah penting, lanjut Menko Luhut adalah masalah kebersihan dari Danau Toba itu sendiri. Salah satu jalan menurut Menko Luhut adalah menyerukan kepada Kabupaten lain untuk mengikuti langkah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan, yang telah mengoperasikan alat pengolah enceng gondong untuk dapat diubah menjadi pupuk.
“Kebersihan Danau Toba juga hal penting, enceng gondok misalnya, di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah ada, nanti saya minta setiap Kabupaten dapet mencontoh mesin pengolah enceng gondok seperti yang sudah diterapkan di Humbang Hasundutan, itu nanti bisa dijadikan humus, atau pupuk. Keramba jaring, juga agar dapat dicari solusinya, jangan menjadi jorok, tertibkan itu,” tegas Menko Luhut.
Dalam Proposal Pengembangan Pariwisata Danau Toba, nantinya pemerintah akan mengandeng perusahaan start up ternama, di antaranya OYO untuk operator hotel dan juga mengadakan pelatihan pelayanan publik, kemudian Grab (yang pada hari ini sudah melaunching layanan Grab Toba) atau Gojek untuk layanan transportasi dan mengadakan pelatihan _driver_ dan _tour guide_. Ada pula SIAP yang akan mengadakan pelatihan pengembangan usaha masyarakat di sekitar Danau Toba.
Sementara pembiayaan akan ditangani oleh Bank BRI dan perbankan nasional lain untuk pembiayaan dan pelatihan masyarakat sekitar.
Ada pula international outlet dengan hadirnya Starbucks, yang apabila beroperasi di Danau Toba, maka akan diwajibkan menggunakan kopi lokal yang sudah sangat terkenal di dunia, semisal kopi dari dataran tinggi Simalungun.
Sebagai tindak lanjut, agar pihak Pemda dapat berkoordinasi untuk melakukan inventarisasi aset dan mengadakan studi secepatnya mengenai kondisi sekitar Danau Toba. Dan, setelah _key asset_ masing-masing Kabupaten ditentukan, maka perlu dilakukan koordinasi agar atraksi yang akan ditampilkan tidak terkesan tumpang tindih, serta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait lain dapat segera berkoordinasi terkait dengan teknis skema pembiayaan.
“Apabila ada masalah selesaikan dengan koridor hukum yang berlaku, jangan kita ragu untuk menyelesaikan masalah, masyarakat sekitar juga harus kita dengarkan, sebab mereka nantinya yang akan berperan langsung,” tutup Menko Luhut.
Sumber : Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman.
