Sekadau, radar-kalbar.com-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau sepertinya tak ingin ambil resiko terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak kerja yang berasal dari dana APBD.
Sehingga dengan terpaksa melakukan pemutusan kontrak terhadap pelaksana pekerjaan peningkatan jalan non status yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau tahun 2019.
Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Bina Marga, Ponsianus Kameistu membeberkan pemutusan kontrak tersebut berdasarkan surat pernyataan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang dilayangkan CV Rivacho sebagai pemenang lelang. Surat tersebut dilayangkan kepada Dinas PUPR pada 15 Januari 2020 lalu.
“Pihak pelaksana menyatakan ketidaksanggupannya menyelesaikan pekerjaan. Sehinga atas dasar itu kami melakukan pemutusan kontrak,” ungkap Ponsianus di ruang kerjanya, Jumat (6/3/2020).
Tak hanya pemutusan kontrak, Dinas PUPR juga akan memasukkan CV Rivacho ke dalam daftar hitam (blacklist).
“Sudah kita usulkan ke APIP untuk diblacklist,” terang Ames sapaan sehari-harinya.
Pekerjaan peningkatan jalan non status, lanjut Ames, meliputi beberapa kegiatan diantaranyapeningkatan jalan Keluarga, jalan Abadi, termasuk pula jembatan akses BBI. Pekerjaan tersebut dianggarkan dengan pagu dana sebesar lebih kurang 750 juta rupiah melalui proses lelang elektronik.
“Realisasi pekerjaan oleh CV Rivacho hanya 83,89 persen,” timpal Ames.
Dinas PUPR juga sudah melakukan pembayaran pekerjaan sesuai progres sampai dengan 31 Desember 2019 lalu.
“Namun karena saat itu pihak pelaksana menyatakan masih siap kerja, maka pekerjaannya dilanjutkan dengan denda berjalan,” jelasnya.
Pewarta : sutarjo.
Editor : sutarjo.
