FOTO : Anggota DPRD Sanggau, Didi Darmadi [ ist ]
Pewarta : Tim liputan | Editor/publisher : Admin radarkalbar.com
SANGGAU – Peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sanggau menuai perhatian serius dari kalangan legislatif.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sanggau beserta jajaran Puskesmas didesak untuk lebih profesional, cepat tanggap, dan tidak bersikap pasif dalam memetakan serta menanggulangi potensi wabah di lapangan.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Sanggau dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Didi Darmadi.
Ia menilai, sistem pemetaan (mapping) data warga yang terjangkit DBD maupun Cikungunya oleh instansi terkait masih lemah.
“Saya minta Dinas Kesehatan Sanggau lebih serius dalam bekerja, mengingat hingga saat ini kasus DBD di Sanggau terus meningkat. Jangan sampai begitu masyarakat mendesak meminta fogging, pihak Dinkes justru terkesan belum siap dengan data lapangan. Itu kan tidak profesional,” ujar Didi Darmadi kepada awak media, Selasa (2/6/2026).
Selain masalah pendataan, Didi mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat mengenai kendala operasional di tingkat bawah.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat Puskesmas yang terkendala dana dalam melakukan pengasapan (fogging), sehingga muncul inisiatif warga untuk menggalang dana secara kolektif demi membeli solar.
“Itu kan kasihan masyarakatnya, mereka sudah menderita dengan penyakit yang beredar, kenapa harus dibebani lagi? Pemkab Sanggau semestinya bisa mengoptimalkan anggaran darurat untuk penanggulangan seperti ini. Jangan nanti kalau sudah ada korban jiwa baru bergerak atau sibuk fogging massal dengan biaya yang lebih besar,” cecarnya.
Didi juga menyoroti regulasi internal Dinas Kesehatan terkait syarat tindakan pengasapan yang dinilainya terlalu kaku dan kurang berpihak pada keselamatan masyarakat.
Berdasarkan koordinasinya dengan Plt. Kadinkes Sanggau, Najori, fogging baru bisa dilakukan jika minimal terdapat tiga kasus positif di satu wilayah dengan radius 100 meter.
“Kita tidak bisa menyalahkan Dinkes karena itu memang SOP mereka. Tetapi melihat situasi saat ini, SOP tersebut sebaiknya dipikirkan kembali dan disempurnakan lagi demi pencegahan dini,” kata Didi.
Ia berharap Pemkab Sanggau, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, dapat merespons cepat aspirasi ini agar pelayanan kesehatan tetap optimal di tengah cuaca yang rawan penyebaran penyakit.
“Harapan saya kepada Pemkab Sanggau keluhan masyarakat. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ketika ada informasi kasus di desa atau kecamatan, tim harus cepat turun ke lapangan memberikan penanganan nyata,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun awak media, kerap kali fogging dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat secara patungan.
Dan terindikasi mulai dari Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sanggau tidak mempunya data yang terupdate, berapa riil temuan kasus DBD pada suatu desa hingga keseluruhan di kecamatan. [ red ]
HAK JAWAB & KOREKSI
Redaksi membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Silakan hubungi kami melalui email/nomor WhatsApp redaksi untuk penyampaian hak jawab secara resmi.