FOTO : Pengamat Hukum Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar (Ist)
PONTIANAK – radarkalbar.com
PENGAMAT Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, DR. Herman Hofi Munawar meminta KPK RI dan APH untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan, atas pengelolaan aset BUMN, yang berada di wilayah Kalimantan Barat.
Hal ini dilontarkan, berkenaan dengan banyaknya informasi dari masyarakat terkait pengalihan/ penghapusan, pelepasan aset BUMN secara melawan hukum.
“Keberadaan aset BUMN ini perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan kepada oknum-oknum nakal, Untuk itu dirasa penting, baik KPK maupun kepolisian atau kejaksaan meningkatkan pengawasan serta penindakan,” ungkapnya, Kamis (30/11/2023).
Disinggung BUMN mana saja di Kalbar yang diduga melakukan dugaan melawan hukum dalam pengelolaan aset tersebut?
Pria yang dikenal cukup vokal ini, masih enggan memaparkan secara detail, BUMN mana saja yang diduga telah terjadi penyimpang dalam pengelolaan aset tersebut.
Namun, Herman Hofi Munawar menyerukan kepada KPK dan APH agar mencermati pemindahan, pelepasan atau pengalihan aset BUMN yang dilakukan dengan acara melawan hukum perlu diminimalisir.
“Jika tidak bisa di-zero kan dengan cara menghentikan proses yang janggal, dan berpotensi merugikan negara. Maka, hendaknya menindak oknum-oknum yang bermain dengan hal tersebut,” tegasnya.
Menurut Herman, tindak pidana kejahatan terhadap barang BUMN yang juga berarti milik negara dapat dilakukan dalam proses pengadaan, pelepasan, penggelapan, penghancuran atau pengrusakan yang dilakukan tampa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan.
Untuk itu tegas Herman, tindak pidana kejahatan atas aset BUMN, dapat juga dimaknai sebagai pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau suatu bentuk penggelapan (Pasal 372 KUHP).
“Sebagian besar aset BUMN berpotensi menjadi obyek pencurian atau penggelapan.
Karena lemahnya mekanisme pengawsan internal, maupun pengawasan eksternal,” tandasnya.
Masyarakat Kalbar sambung Herman, tentunya mempunyai kepentingan untuk turut serta memberikan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik.
Sejatinya, kehadiran BUMN di Kalbar sangat penting bagi masyarakatbaik secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan perekonomian maupun sosial.
Untuk itu, hendaknya jangan dikotori dengan ulah oknum yang terlibat dalam pengalihan, pelepasan, penghapusan aset milik BUMN tersebut. (SerY Tayan/Hadisya Prana)
