FOTO : Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy [ ist ]
Pewarta/editor : Admin radarkalbar.com
PONTIANAK [ radarkalbar.com ] – Barisan Pemuda Melayu (BPM) mendesak pemerintah mengubah total paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Penanganan bencana tahunan ini dinilai perlu bergeser dari sekadar aksi tanggap darurat yang pasif menjadi investasi permanen berupa penguatan armada udara dan pembentukan ekosistem pencegahan yang solid.
Desakan tersebut disampaikan BPM melalui rilis resminya pada Senin (7/10/2026). BPM menilai pola penanganan saat ini yang mengandalkan patroli darat, penyewaan helikopter saat masa kritis, serta penegakan hukum yang dinilai belum tegas, terbukti tidak efektif memutus rantai bencana tahunan tersebut.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta DPRD diimbau untuk tidak lagi memandang karhutla sebagai masalah musiman belaka. Karhutla telah menjadi ancaman nyata yang merugikan kesehatan, ekonomi, pendidikan, moda transportasi udara, hingga merusak hubungan diplomasi dengan negara tetangga akibat polusi asap lintas batas.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dengan membentuk program nasional pengadaan dan penempatan pesawat pemadam kebakaran mandiri, bukan sekadar mengandalkan unit sewa saat kondisi sudah mendesak. Prioritas penempatan armada udara ini dinilai sangat krusial untuk wilayah rawan seperti Kalimantan dan Sumatera yang didominasi lahan gambut dan area tanpa akses darat.
Di tingkat daerah, Pemprov Kalbar dan DPRD diminta segera menyusun kajian konkret terkait pemetaan titik rawan, rasio kebutuhan armada udara, hingga kalkulasi kerugian ekonomi yang dapat dicegah. Pemda diharapkan aktif mengajukan analisis kebutuhan ini ke pusat, termasuk mengkaji skema pengadaan bersama BNPB atau TNI/Polri, ketimbang hanya menunggu bantuan bertindak saat api sudah membesar.
Selain pengadaan fisik armada, BPM menekankan pentingnya kesiapan ekosistem pendukung secara profesional—seperti perawatan berkala, kesiapan personel, dan skema deteksi dini yang terintegrasi—agar pesawat pemadam dapat langsung beroperasi begitu titik api terverifikasi.
Secara finansial, investasi armada dan sistem deteksi dini diyakini jauh lebih efisien dibandingkan akumulasi kerugian ekonomi, biaya pengobatan masyarakat, penutupan aktivitas sekolah, serta besarnya anggaran tanggap darurat yang terus mengucur setiap tahunnya. BPM juga menyentil DPR RI dan DPRD agar memanfaatkan fungsi pengawasan serta penganggaran secara proaktif di lapangan, alih-alih sekadar menggelar rapat evaluasi ketika bencana sudah terjadi. [ Red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com
