FOTO : Sumberanto Tjitra [ ist ]
Pewarta/editor : Uray Tomi
SINGKAWANG [ radarkalbar.com ] – Ketua Komisi 3 DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, S.H., meminta Pemerintah Kota Singkawang, tidak mengabaikan pengorbanan para personel BPKS yang selama ini turut membantu pemerintah dalam menangani kebakaran.
Menurut Sumberanto, ketika Badan Pemadam Kebakaran Swasta ( BPKS) turun ke lapangan dan membantu pemerintah dalam menghadapi kebakaran lahan maupun kondisi darurat akibat kabut asap, pemerintah daerah semestinya memberikan dukungan yang nyata dan proporsional.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, tenaga BPKS dibutuhkan dan diharapkan turun membantu, tetapi ketika mereka membutuhkan dukungan operasional justru harus berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir,” tegas Sumberanto.
Ia menilai kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan pemadam, konsumsi personel, perawatan kendaraan, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya tidak seharusnya selalu menjadi beban BPKS.
“Mereka mengorbankan tenaga, waktu, kendaraan dan peralatan untuk membantu masyarakat. Karena itu, kontribusi mereka harus dihargai bukan hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi juga dengan dukungan yang nyata,” ujarnya.
Sumberanto juga mengapresiasi dukungan dunia usaha dan para pengusaha di Singkawang yang selama ini ikut membantu kebutuhan operasional BPKS. Namun, ia mengingatkan agar dukungan terhadap BPKS tidak sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati pihak swasta.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran mendapatkan dukungan yang layak.
“Dukungan dari dunia usaha tentu patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai muncul kesan bahwa kebutuhan operasional BPKS sepenuhnya bergantung pada pihak swasta. Pemerintah daerah juga harus mengambil peran,” kata Sumberanto.
Ia menambahkan, BPKS memang merupakan unsur pemadam kebakaran swasta. Namun dalam situasi kebakaran lahan dan bencana asap, keberadaan mereka telah menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah melindungi masyarakat dan lingkungan.
“Ketika mereka turun membantu pemerintah dan masyarakat dalam situasi kebakaran, maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan dukungan yang proporsional. Jangan hanya hadir ketika membutuhkan bantuan mereka, tetapi juga hadir ketika mereka membutuhkan dukungan,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Singkawang diminta mengevaluasi kembali pola dukungan terhadap BPKS, termasuk kemungkinan memperkuat alokasi anggaran operasional, fasilitas pendukung, serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh unsur pemadam kebakaran.
Pengorbanan para personel BPKS, lanjut Sumberanto, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Mereka bekerja di lapangan dengan risiko yang nyata, bahkan dalam sejumlah kondisi menjalankan tugas yang berada di luar kepentingan kelompoknya demi membantu masyarakat.
Persoalan kabut asap yang terjadi saat ini dinilai seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Singkawang untuk memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemadam kebakaran, termasuk BPKS.
Pemerintah, BPKS, dunia usaha, serta masyarakat harus berada dalam satu barisan menghadapi ancaman kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar ucapan terima kasih kepada para pemadam dan relawan, tetapi dukungan nyata berupa kebijakan, anggaran, fasilitas, perlindungan keselamatan, serta kebutuhan operasional yang memadai.
Diketahui, keberadaan BPKS sebagai salah satu unsur yang turut membantu penanganan kebakaran di Kota Singkawang dapat terus diperkuat, sekaligus memastikan pengorbanan para personelnya mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah. [ red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com