FOTO : Sejumlah warga Desa Mendalok mempertanyakan janji PT MPL [ Hamzah ]
Pewarta/editor : Hamzah
MEMPAWAH [ radarkalbar.com ] – Sikap PT Makmur Prima Lestari (MPL) yang dinilai membelakangi kearifan lokal dalam pengerjaan land clearing (pembersihan lahan, red ) di Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah menuai protes tajam.
Hal ini pun memantik pihak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mendalok, mendesak manajemen PT MPL dan PT Mineralindo Pribumi Perkasa untuk segera membuka suara dan mengevaluasi penunjukan kontraktor yang dinilai meminggirkan peran serta masyarakat setempat.
Bahkan, kekecewaan terhadap langkah perusahaan itu, dirasakan warga setempat. Setelah mencuat setelah pekerjaan yang sebelumnya disebut akan melibatkan badan usaha dari Desa Mendalok justru dikerjakan oleh perusahaan kontraktor dari luar desa.
Untuk itu, berbagai elemen di Desa Mendalok mempertanyakan komitmen PT Makmur Prima Lestari (MPL), terutama setelah sebelumnya dilakukan sejumlah pertemuan yang menurut pihak koperasi menghasilkan pembicaraan mengenai mekanisme pengerjaan melalui satu pintu, yakni KDMP Mendalok.
Namun, ketika pekerjaan mulai berjalan, kondisi di lapangan disebut berbeda dari apa yang dipahami masyarakat dari hasil pertemuan sebelumnya.
Salah seorang pengurus KDMP Mendalok, Ilham M. Amin, kepada awak media mengatakan PT MPL telah memberikan pekerjaan land clearing tersebut kepada PT Mineralindo Pribumi Perkasa.
“Yang jelas, Bang, PT Makmur Prima memberikan pekerjaan land clearing tersebut kepada PT Mineralindo Pribumi Perkasa. Setelah PT Mineralindo Pribumi mau melaksanakan pekerjaan, tidak ada sama sekali laporan ke desa dan tenaga kerjanya dari luar Desa Mendalok,” beber Ilham.
Menurut, sebelum aktivitas pembukaan lahan berlangsung, pihak perusahaan disebut telah melakukan dua kali pertemuan dengan pihaknya. Untuk pertemuan pertama berlangsung di Kantor Desa Mendalok. Selanjutnya, pertemuan kembali dilakukan di salah satu kafe di Mempawah.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, menurut Ilham, pihak perusahaan menyampaikan pengerjaan akan diarahkan melalui satu pintu, yakni Koperasi Desa Mendalok.
Atas dasar pembicaraan tersebut, pihak koperasi kemudian mempersiapkan berbagai persyaratan dan menyampaikan surat penawaran kepada PT Makmur Prima Lestari. Namun, ketika pekerjaan mulai dilaksanakan, warga justru melihat kontraktor lain yang masuk mengerjakan land clearing. Kondisi inilah yang kemudian membuat masyarakat setempat merasa kecewa dan mempertanyakan komitmen perusahaan.
“Perusahaan dinilai ingkar janji. Kontraktor dari luar masuk ke sini dan pekerjanya semua orang luar. Kita masyarakat setempat tidak dilibatkan. Apakah kita harus jadi penonton di daerah sendiri?” tegas Ilham.
Ilham menambahkan, karena adanya kesepakatan KDMP Mendalok yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Maka telah menyiapkan diri untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Bahkan, berdasarkan surat penawaran yang diperlihatkan kepada awak media, tertanggal 11 Mei 2026, koperasi menawarkan sejumlah pekerjaan kepada PT Makmur Prima Lestari.
Di antaranya penyiapan lahan atau land clearing, penyewaan alat konstruksi beserta operator, penggalian batu, pasir dan tanah liat, hingga penimbunan tanah merah. Surat tersebut juga mencantumkan bahwa penawaran diajukan untuk kegiatan di wilayah PT Makmur Prima Lestari.
Ilham mengatakan pihaknya bahkan telah memasukkan penawaran harga yang menurutnya lebih rendah dibandingkan penawaran pihak lain.
“Semua persyaratan sudah kita siapkan. Penawaran kita masukkan, harga juga kita berikan dan menurut kami lebih rendah dibandingkan yang lain. Tetapi ketika pekerjaan berjalan, justru perusahaan dari luar yang masuk,” ujarnya.
Kekecewaan warga, lanjut Ilham, bukan semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan pekerjaan.
Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan sejauh mana keberadaan perusahaan di wilayah Desa Mendalok memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah mereka.
Warga berharap keberadaan perusahaan tidak hanya membawa kegiatan usaha, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat secara langsung.
“Kami berharap pihak perusahaan harus memperhatikan kearifan lokal. Masyarakat setempat harus dilibatkan. Jangan sampai perusahaan beraktivitas di daerah kami, tetapi masyarakat lokal justru tidak mendapatkan kesempatan,” tegasnya.
Ilham menegaskan, komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, koperasi dan masyarakat sangat penting agar aktivitas perusahaan tidak menimbulkan gesekan di kemudian hari.
“Kami tidak ingin menghambat investasi atau kegiatan perusahaan. Kami hanya meminta agar masyarakat lokal diperhatikan dan komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya dihargai. Kalau semua duduk bersama dan terbuka, tentu kegiatan bisa berjalan lancar,” pungkas Ilham.
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka, di antaranya mengenai mekanisme penunjukan kontraktor, dasar pemilihan PT Mineralindo Pribumi Perkasa, serta sejauh mana komitmen pelibatan tenaga kerja dan badan usaha lokal dalam pekerjaan land clearing tersebut.
Keterangan dari PT Makmur Prima Lestari dan PT Mineralindo Pribumi Perkasa juga penting untuk memperoleh gambaran berimbang, termasuk mengenai proses penunjukan kontraktor dan alasan tenaga kerja dari luar desa digunakan dalam kegiatan tersebut.
Pasalnya, masyarakat Desa Mendalok akan terus meminta kejelasan apakah pembicaraan sebelumnya mengenai pelibatan koperasi memang merupakan komitmen perusahaan, atau hanya sebatas pembahasan dalam pertemuan
Hingga berita ini diterbitkan,keterangan dari pihak PT Makmur Prima Lestari maupun PT Mineralindo Pribumi Perkasa mengenai alasan penggunaan kontraktor dari luar Desa Mendalok dan mekanisme pelibatan tenaga kerja lokal masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang. [ Red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com