KAMAKSI Desak Danantara Evaluasi Total Jajaran Direksi dan Komisaris MIND ID

FOTO : Aktivitas pertambangan [ Ist ]

Ulasan utama berita : 

  • ​Evaluasi Pimpinan MIND ID: KAMAKSI mendesak Danantara mengevaluasi integritas direksi dan komisaris MIND ID secara tegas tanpa pandang bulu.
  • ​Dugaan Rangkap Jabatan: Meminta pemeriksaan atas masuknya Komisaris Independen MIND ID, Grace Natalie, dalam kepengurusan PSI (2025–2030) yang berpotensi melanggar aturan BUMN.
  • ​Polemik PT Timah: Menuntut pembenahan tata niaga dan transparansi RKAB menyusul pembakaran kantor PT Timah di Belitung Timur akibat tunggakan pembayaran jasa tambang.
  • ​Kejahatan Keuangan & DMO: Mendorong pengetatan rantai pasok menyusul temuan transaksi tambang Rp684,71 triliun oleh PPATK serta evaluasi produksi PT Timah dan DMO PT Bukit Asam.
  • ​Pelibatan Penegak Hukum: Meminta KPK, PPATK, BPK, dan aparat hukum turut mengawasi tata kelola pertambangan agar berjalan bersih dan akuntabel.

Pewarta/editor : tim redaksi

JAKARTA, radarkalbar.com – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas jajaran direksi dan komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Desakan ini muncul menyusul mencuatnya sejumlah polemik tata kelola di tubuh holding BUMN pertambangan tersebut, mulai dari dugaan pelanggaran aturan rangkap jabatan komisaris hingga gejolak operasional di anak usaha.

​Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyatakan bahwa Danantara tidak boleh hanya berfokus pada restrukturisasi dan konsolidasi korporasi, tetapi harus berani mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang melanggar aturan tanpa memandang kedekatan politik.

​”BUMN pertambangan bukan milik kelompok politik, bukan pula tempat mencari keuntungan bagi segelintir elite. Ini adalah aset strategis negara. Pengelolaannya harus bersih, profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan,” kata Joko dalam keterangannya, seperti dilansir mediakalbarnews.com jaringan radarkalbar.com, Sabtu (21/11/2026).

​Menurut Joko, terdapat empat persoalan krusial yang menuntut tindakan segera dari Danantara serta pengawasan dari lembaga penegak hukum yakni dugaan Rangkap Jabatan Komisaris, untuk itu dirinya meminta klarifikasi dan pemeriksaan terbuka terkait masuknya Komisaris Independen MIND ID, Grace Natalie, dalam struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

Kondisi ini dinilai berpotensi menabrak Pasal 55 PP Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 23 Tahun 2022, yang melarang komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik.

Kemudian, ​gejolak operasional PT Timah, untuk itu dirinya menuntut pembenahan total tata niaga dan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menyusul insiden pembakaran Kantor PT Timah di Belitung Timur pada 7 Agustus 2026 akibat macetnya pembayaran jasa pertambangan pasca habisnya kuota RKAB. Persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada 15 September 2026 dan direspons pemerintah melalui penerbitan Perpres.

Selanjutnya, kerentanan kejahatan keuangan, ia merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 14 Oktober 2026, nilai transaksi terindikasi terkait sektor pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, yang terdiri dari Rp517,47 triliun pada 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. Meski tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan MIND ID, KAMAKSI mendesak pengetatan pengawasan rantai pasok mineral untuk mencegah pencucian uang dan pertambangan ilegal.

Lantas, evaluasi produksi dan DMO, yang mana dirinya menyoroti catatan Komisi XII DPR RI dalam RDP 15 September 2026 terkait pasokan bijih timah, kapasitas serapan dan eksplorasi PT Timah, serta realisasi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara PT Bukit Asam yang disebut melampaui ketentuan.

​Selain mendorong tindakan internal dari Danantara, Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan.

​” Dorongan evaluasi serta transparansi pengelolaan investasi dan hilirisasi ini tidak ditujukan untuk menghambat iklim investasi, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam dikelola secara akuntabel demi kepentingan negara,” pungkasnya. [ Red ]

Publisher : Admin radarkalbar.com

Share This Article

You cannot copy content of this page

Exit mobile version