Menguji Rasionalitas Demokrasi Kita

Oleh : Justin Djogo Dja,MA,MBA [ Direktur Eksekutif FDN ]

TEATER politik negara kita sedang menyajikan pertunjukan demokrasi yang ajaib. Kita sudah berada di era pasca reformasi yang menghadirkan berbagai keanehan dan kejanggalan dalam berdemokrasi.

Sudah ada tiga kata nyeleneh sengaja saya sebut yakni ajaib, keanehan dan kejanggalan dalam demokrasi pasca reformasi.
Mari saya kupas satu persatu secara singkat.

Ajaib

Satu sampel saja ya. Fase awal beberapa bulan pasca pelantikan Prabowo Gibran, lautan teduh setelah 10 tahun Jokowi masih terasa. Potret silaturahmi para mantan Presiden dan Presiden Prabowo indah dipandang. Namun, entah apa yang mendorongnya sampai tiba-tiba angin ribut soal ijazah Jokowi dan Gibran dimejahijaukan dan hasilnya salah satunya Gibran minta berhenti dari tugas sebagai Wapres terpilih 2024 lalu.

Jika saya sepadankan dengan rasionalitas hitung-hitungan Demokrasi pasca pemilu..’Mestinya’ sudah berakhir dan semua memikul beban demokrasi bersama minimal sampai 2029. Teori politik Habermas khusus tentang rasionalitas deliberatif memang tidak mudah diterapkan dalam politik praktis.

Menurut teori itu saya tafsirkan, apa yang sudah disepakati bersama dengan prinsip kesetaraan dalam proses demokrasi tanpa paksaan ya semestinya ditanggung bersama.Namun ini tidak terjadi di negara kita.

Keanehan

Bagi yang cermat mengikuti fase kritis pra dan pasca berhentinya Wapres Gibran, mungkin lebih jeli menyimpulkan situasi simalakama Gibran. Di hari yang sama, pagi dan sore, Gibran mesti menghadapi dua skenario yang bermuara pada target memberhentikannya sebagai Wapres.

Dalam kacamata kuda oligarki, ini bisa saja dilakukan. Namun dalam perspektif etika politik dalam perspektif rakyat jelata Indonesia, lumayan jauh dari kepantasan. Sang vote getter yang memenangkan pemilihan presiden 2024 diperlakukan ke sudut jurang pemakzulan.

Dalam tahap ini, saya rangkaikan dengan yang dinamakan rasionalitas prosedural . Nah, ini sedikit bersayap menafsirnya. Bukankah Prabowo Gibran sudah melalui prosedur demokrasi. Bisa saja orang awam bergumam mengapa bukan duluan persoalkan MK dan KPU yang merupakan organ utama dalam proses pilpres 2024 lalu. Terlalu ribet dan panjang jika berargumentasi dalam opini singkat ini. Intinya, ini benar sebuah keanehan.

Kejanggalan

Rasionalitas demokrasi di Indonesia seperti bertabrakan dengan anasir musyawarah mufakat . Kelihatan seperti irasional namun kita membuatnya menjadi rasional.

Bayangkan sederhana saja. Partai pemenang pemilu 2024 adalah PDIP, Golkar, Gerindra secara berurutan dengan selisih beti alias beda tipis. Kita tahu, Gibran bukan dari parpol manapun setelah pergi dengan ‘tidak sopan alias tanpa pamit’ dari PDIP. Menjadi Wapres tanpa parpol yang memback up di Senayan.

Mudah saja menjatuhkannya. Dan itu sudah terjadi. Lalu sekarang kita dengar paduan suara parpol koalisi pengusung presiden tidak mengajukan cawapresnya. Ini benar benar sebuah kejanggalan. Saya belum sampai pada level analisis jebakan kepada Presiden Prabowo.

Jika misalnya wapres baru dari Gerindra lagi, apakah suasana di rumah rakyat Senayan praktis mirip pada era Gibran. Tidak ada tambahan amunisi parpol pendukungnya.Ini bisa bumerang bagi program Presiden yang mungkin dianggap ‘gagal’ .

Apakah Gerindra sendiri bisa menyelamatkannya kelak. Kita tunggu setahun jelang 2029 nanti. Teater politik Indonesia susah ditebak dan jauh dari kesetiaan namun dekat dengan KKN.Jika argumen agar Wapres yang seirama dan tidak berpotensi sebagai kompetitor Presiden di 2029, ini benar kejanggalan. Karena mentalitas oknum parpol manapun sangat gesit berkamuflase.

Be carefull Mr.President!

Presiden menggenggam semua operator kekuasaan. Dan juga, jika program MBG,Kopdes optimal dijalankan, maka Presiden tak perlu khawatir siapa kompetitornya. Justru kompetitor utama adalah rakyat. Rakyat yang makin melek soal rasionalitas dalam demokrasi.

Sinergi baru PDIP

Bagian terakhir, saya sampaikan asumsi logis saya yang jauh dari kenyataan.

Dari aspek rasionalitas hitung hitungan, PDIP adalah pemenang pemilu 2024 lalu. Saya paham PDIP tetap di luar pemerintahan sebagai ganti menyebutnya oposisi. Sangat logis dan bermartabat. Tidak mungkin PDIP masuk dalam kabinet ketika mas Gibran masih bercokol di Istana Wapres. Itu sudah cerita kemarin dan sudah berlalu.

Jika PDIP sedikit nyeleneh, boleh boleh saja sekarang. Khan semua Ketum parpol pengusung Presiden Prabowo satu suara tidak usulkan nama dari partainya.

Saya jadi sulit mendeskripsikan, apakah ini jalan buntu atau taktik parpol pengusung. Dan pada akhirnya kita menanti the one man show Mr. President Prabowo.[@]

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisher : admin radarkalbar.com

Ruang Gagasan & Penyangkalan :

TULISAN ini adalah hamparan pemikiran mandiri dan refleksi personal dari sang penulis. Redaksi hadir sebagai wadah yang merawat keberagaman perspektif, tanpa memiliki atau mendikte arah pemikiran di dalamnya. Oleh karena itu, setiap argumen, sudut pandang, dan implikasi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual sang penulis.

Share This Article

You cannot copy content of this page

Exit mobile version