FOTO : Dirreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Kasus dan Tersangka: Penyidikan kasus korupsi penyimpangan pengelolaan retribusi RPTKA TA 2025 di Disnakertrans Kalbar telah tuntas dengan menetapkan SO (Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK SKPD) sebagai tersangka.
- Kerugian Negara: Berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Kalbar, kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp 448.082.652.
- Status Hukum & Pelimpahan: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Pontianak, dengan jadwal pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada Selasa, 17 November 2026.
- Pemulihan Aset (Asset Recovery): Aparat penegak hukum baru menyita aset senilai Rp 150.000.000 dari total kerugian negara yang ada.
- Ancaman Hukuman: Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 603/604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman hingga 20 tahun penjara) serta Pasal 8 UU Tipikor (ancaman hingga 15 tahun penjara).
- Sorotan Kritis Publik: Desakan kuat agar pengusutan tidak berhenti pada satu tersangka saja, melainkan membongkar celah pengawasan internal serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati aliran dana.
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM – Kasus rasuah (korupsi, red) dana retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat kembali membuka kotak pandora lemahnya pengawasan internal birokrasi daerah.
Di balik penetapan satu orang tersangka berinisial SO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, muncul pertanyaan besar di ruang publik, bagaimana bisa pembobolan dana strategis negara berlangsung mulus tanpa tersentuh pengawasan berlapis dari pimpinan instansi?
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar mencatat kerugian keuangan negara akibat ulah tersangka mencapai Rp448.082.652, berdasarkan audit resmi Inspektorat Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025. Berkas perkara ini pun telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Pontianak melalui surat tertanggal 26 Oktober 2026, dengan jadwal pelimpahan tahap II pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.
Namun, langkah penegakan hukum ini dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah yang jauh lebih besar. Dari total kerugian ratusan juta rupiah yang menguap, aparat penegak hukum baru mampu menyita aset senilai Rp150 juta menyisakan selisih kerugian negara yang belum kembali dan potensi keterlibatan pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana haram tersebut.
Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal tata kelola keuangan yang bersih serta mengoptimalkan asset recovery.
”Penyidik telah melakukan penyitaan aset dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara,” ujar Burhanuddin.
Kendati demikian, para pengamat antikorupsi mendesak agar penyidikan tidak berhenti pada level operator keuangan atau “kambing hitam” tunggal. Korupsi yang melibatkan sektor penerimaan retribusi TKA kerap mengindikasikan adanya celah sistemik dan pembiaran struktural.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti ketegasan aparat untuk membongkar tuntas siapa saja atasan atau pihak eksternal yang turut menikmati atau memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan dana negara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka SO kini harus menghadapi ancaman hukuman berat berlapis. Ia dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, serta Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. [ RED ]
Publisher : Admin radarkalbar.com
PERINGATAN HAK CIPTA :
Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.