FOTO : Dirreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Kasus Resmi Dilimpahkan: Polda Kalbar melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan 5 tersangka kasus korupsi rekonstruksi runway Bandara Rahadi Oesman (Ketapang) tahun anggaran 2023 ke Kejati Kalbar.
- Kerugian Negara Fantastis: Dari total anggaran APBN Rp7,7 miliar, lebih dari separuhnya—yaitu Rp4,6 miliar—menguap akibat penyimpangan proyek.
- Dua Klaster Tersangka (Birokrat & Swasta):
- Penyelenggara Negara: ASD (Pejabat Pembuat Komitmen) dan AHA (Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman).
- Penyedia Jasa: MAG (Direktur CV Bhadrika Abadi), MAF (Komanditer), dan HAP (Beneficial Owner).
- Pelarian Buron DPO: Salah satu tersangka, HAP, sempat buron sejak Juni 2026 sebelum akhirnya diringkus tim penyidik di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026.
- Barang Bukti & Jerat Hukum: Polisi mengamankan aset sitaan senilai Rp338 juta. Para tersangka dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor serta pasal berlapis dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM – Proyek infrastruktur penerbangan di Kalimantan Barat kembali menorehkan rapor merah.
Dari total pagu anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp 7,7 miliar yang digelontorkan untuk rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, lebih dari separuhnya Rp 4,6 miliar lenyap akibat praktik lancung (curang, red).
Polda Kalbar resmi merampungkan penanganan perkara ini dengan melimpahkan berkas, barang bukti, dan lima tersangka ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Kasus ini menyoroti rapuhnya pengawasan internal birokrasi penerbangan, di mana pengambil kebijakan tertinggi di tingkat satuan kerja justru ikut terseret dalam pusaran rasuah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin mengungkapkan, penyidikan yang dilakukan secara maraton sejak akhir Agustus hingga Oktober 2026 ini berhasil mengamankan aset sitaan senilai Rp 338 juta angka yang terlampau kecil dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan.
”Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” tegas Burhanuddin.
Skandal ini membongkar persekongkolan jahat antara penyelenggara negara dan pihak swasta dalam menggarap proyek vital keselamatan penerbangan. Proyek yang mencakup rekonstruksi ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengecatan marka jalan tersebut diduga kuat menjadi ajang pengerukan keuntungan pribadi.
Dari unsur penyelenggara negara, penyidik menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ASD serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Kepala Bandara Rahadi Oesman, AHA. Keterlibatan pejabat setingkat kepala satuan kerja mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan hierarkis di instansi perhubungan.
Sementara itu, dari pihak penyedia jasa, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan MAF, hingga sang pemilik manfaat (beneficial owner) berinisial HAP.
Nama terakhir bahkan sempat menjadi buronan, sebelum akhirnya diringkus tim penyidik di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026 lalu, setelah berbulan-bulan mencoba mangkir dari proses hukum.
Atas perbuatan mereka, kelima tersangka dihadapkan pada ancaman hukuman berat. Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah.
Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga menerapkan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 20 huruf a dan c, dengan ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal hingga 20 tahun.
Kasus ini kini sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke meja hijau. Publik kini menanti ketegasan pengadilan dalam mengadili para pelaku sekaligus menagih pengembalian sisa kerugian negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah. [ RED ]
Publisher : Admin radarkalbar.com
PERINGATAN HAK CIPTA :
Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.