FOTO : Ketua DPP BPM Kalbar, Gusti Edi [ Ai ]
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK [ radarkalbar.com ] – Eskalasi krisis kesehatan dan kelangkaan air akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 di Kota Pontianak dan sekitarnya memicu reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat.
Ketua DPP BPM, Gusti Edi, menuntut tindakan nyata pemerintah daerah sekaligus mendesak dilakukannya transparansi anggaran penanggulangan bencana serta evaluasi total terhadap izin konsesi lahan.
Desakan tersebut disuarakan menyusul memburuknya kualitas udara dan sulitnya akses air bersih warga di tengah penetapan status Darurat Karhutla 2026.
Dalam keterangan resminya, Gusti Edi menilai intervensi pemerintah saat ini belum menyentuh akar masalah dan terkesan lambat menangani dampak langsung di masyarakat.
”Pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah krusial ini di Pontianak. Pemerintah harus hadir, tepat sasaran, dan bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan sepihak di masa sulit ini,” ungkap Gusti Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2026).
Sebagai bentuk pengawasan publik bertajuk “Kawal Solusi, Selamatkan Rakyat, Lindungi Masa Depan”, DPP BPM Kalbar melayangkan tiga poin tuntutan mendesak kepada pemerintah daerah dengan distribusi air bersih gratis segera, mengingat krisis air telah menyentuh level krusial, pemerintah diwajibkan menyalurkan bantuan air bersih tanpa pemungutan biaya secara masif ke wilayah terdampak.
Kemudian, penguatan Posko Kesehatan dampak asap dengan mengoptimalkan ketersediaan fasilitas medis, pasokan obat-obatan, serta penambahan tenaga kesehatan di posko tanggap darurat guna memitigasi melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selanjutnya, melaksanakan audit transparan izin lahan bermasalah dengan membuka data penggunaan lahan secara rinci dan menindak tegas entitas pemilik izin yang kawasannya terindikasi menjadi titik mula pembuat karhutla berulang.
” Nah, selain tiga poin utama tersebut, Kami dari BPM Kalbar menekankan pentingnya pengawasan finansial negara melalui tuntutan audit anggaran Karhutla 2026. Langkah ini dinilai vital untuk menjamin seluruh alokasi dana kebencanaan benar-benar terserap secara akuntabel untuk penanganan di lapangan, bukan sekadar operasional administratif,” tegas pria yang juga jurnalis senior di Kalbar ini.
Menutup pernyataannya, BPM Kalbar mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memperketat penjagaan kawasan hutan demi keberlangsungan hidup di Pontianak, serta menggalang dukungan publik melalui tagar kampanye #BPMkawalhutan dan #Auditkarhutla2026. [ Red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com