FOTO : Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena SE [ sc ]
Pewarta : Abin | Editor/publisher : SerY TayaN
SANGGAU [ radarkalbar.com ] Evaluasi total membayangi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Alih-alih menekan angka kekerdilan anak (stunting, red) sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, grafik kasus di daerah ini justru menunjukkan tren sebaliknya.
Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, angka stunting pada triwulan I tahun 2026 justru melonjak sebesar 1,32 persen, membuat prevalensi merangkak naik ke angka 21,82 persen.
Padahal pada tahun 2025, tanpa sokongan penuh MBG, Sanggau sempat berhasil menekan angka stunting hingga ke posisi 20,50 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 21,48 persen.
Wakil Bupati Sanggau sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG Sanggau, Susana Herpena, menyebut kondisi ini sebagai sebuah anomali besar.
Prestasi Sanggau sebagai daerah terbaik kedua dalam penanganan stunting se Kalimantan Barat pada 2025 lalu seolah kontras dengan realitas di lapangan saat ini.
“Kalau kita lihat trennya di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya. Harusnya program MBG ini mampu menurunkan stunting, tapi faktanya justru angka stunting malah naik,” ujar Susana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).
Menguak lebih dalam di balik anomali tersebut, Susana mensinyalir adanya masalah mendasar pada pemetaan jangkauan manfaat.
Distribusi program MBG dinilai belum menyentuh akar masalah karena titik operasionalnya masih berpusat di wilayah urban, bukan di wilayah pedalaman yang menjadi kantong-kantong utama stunting.
Menurutnya, pemerintah daerah sejauh ini hanya bersifat mendukung regulasi yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat. Namun pada eksekusinya, prioritas wilayah dinilai kurang tajam.
“Mestinya program MBG ini menyasar daerah yang angka stunting-nya tinggi, bukan di perkotaan dulu yang dibangun dapur-dapur MBG,” kritik Susana secara terbuka.
Merespons rapor merah pada triwulan pertama tahun ini, Susana yang juga menjabat sebagai Ketua Penanganan Stunting Sanggau menegaskan tidak akan tinggal diam.
Untuk itu, pihaknya menjadwalkan pemanggilan darurat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah instrumen program yang berjalan.
“Nanti saya koordinasikan dan saya panggil OPD terkait untuk membahas persoalan stunting ini. Kita akan lakukan evaluasi lagi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sinkronisasi ulang data penerima manfaat dan relokasi fokus wilayah distribusi menjadi agenda mendesak yang harus diselesaikan Pemkab Sanggau agar anggaran besar program strategis nasional ini tidak menjadi sia-sia di lapangan. [ red ]