FOTO : Pengurus DPD HNSI Kalbar saat melaksanakan audiensi dengan pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Kalbar [ ist ]
Pewarta/editor : Tim redaksi
PONTIANAK [ radarkalbar.com ] – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Barat melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail di Pontianak.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan tangkap serta peningkatan kesejahteraan nelayan di Kalimantan Barat.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD HNSI Kalimantan Barat, Eka Raharjo, S.Pi., M.Si., didampingi oleh Amirudin, Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Sambas, bersama jajaran pengurus DPD HNSI Kalimantan Barat.
Rombongan diterima oleh jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Kalimantan Barat dalam suasana penuh keakraban, keterbukaan, dan semangat membangun kolaborasi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi HNSI untuk menyampaikan berbagai aspirasi nelayan, khususnya terkait kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan komponen utama dalam mendukung aktivitas penangkapan ikan.
Aspirasi tersebut berasal dari nelayan di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Sambas, meliputi Kecamatan Paloh, Kecamatan Jawai dan sekitarnya, Kecamatan Selakau, serta Kecamatan Pemangkat.
Dalam kesempatan tersebut, Amirudin, Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Sambas, menjelaskan bahwa kebutuhan BBM bagi nelayan di Kabupaten Sambas saat ini masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Di beberapa wilayah, kuota BBM yang diterima nelayan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional melaut.
“Sebagai contoh, di Kecamatan Paloh terdapat nelayan yang hanya memperoleh sekitar 11 liter BBM untuk sekali pengisian, sementara kebutuhan operasional melaut jauh lebih besar. Kondisi serupa juga dirasakan oleh nelayan di Kecamatan Jawai dan sekitarnya yang masih menghadapi keterbatasan kuota BBM.,” ungkapnya.
“Sementara itu, nelayan di Kecamatan Selakau juga berharap jadwal penyaluran BBM dapat berlangsung lebih teratur sehingga memudahkan mereka dalam merencanakan aktivitas melaut. Seluruh aspirasi tersebut kami sampaikan kepada Pertamina sebagai bahan masukan agar ke depan dapat dicarikan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambung Amirudin.
Ia menambahkan keterbatasan kuota BBM yang diterima nelayan berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan. Ketika kuota BBM yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan melaut, sebagian nelayan terpaksa mencari tambahan BBM dari sumber lain dengan harga yang lebih tinggi.
Di lapangan, harga BBM yang diperoleh dapat mencapai sekitar Rp15.000 per liter, bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih tinggi tergantung ketersediaan pasokan.
“Kondisi tersebut tentu sangat dirasakan oleh nelayan karena biaya operasional semakin meningkat. Sementara itu, hasil tangkapan di laut tidak selalu dapat dipastikan. Ada kalanya biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh.
Namun, demi memenuhi kebutuhan hidup dan menghidupi keluarga, para nelayan tetap berupaya melaut meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan,” ujarnya.
Amirudin menegaskan HNSI memandang BBM sebagai jantung aktivitas nelayan. Oleh karena itu, HNSI berharap adanya penyesuaian atau penambahan kuota BBM di wilayah yang benar-benar membutuhkan, dengan tetap mengacu pada data riil dan ketentuan yang berlaku sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran.
Untuk mendukung usulan tersebut, HNSI Kabupaten Sambas telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas dalam melakukan pendataan kapal-kapal nelayan beserta kebutuhan operasionalnya. Pendataan ini bertujuan menghasilkan basis data yang akurat mengenai jumlah kapal aktif, kapasitas kapal, serta kebutuhan BBM setiap nelayan.
“Hasil pendataan tersebut nantinya akan kami sampaikan kepada Pertamina dan BPH Migas sebagai bahan informasi mengenai kebutuhan riil BBM nelayan di Kabupaten Sambas. Kami berharap proses pendataan ini dapat segera diselesaikan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penambahan kuota BBM yang lebih tepat sasaran. Dukungan Pemerintah Daerah juga sangat kami harapkan agar usulan penambahan kuota BBM bagi nelayan dapat diperjuangkan secara bersama-sama,” tuturnya.
Selain persoalan kuota BBM, HNSI juga menyampaikan harapan agar pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dapat diperluas di wilayah-wilayah pesisir yang memiliki aktivitas perikanan cukup tinggi.
Saat ini Kabupaten Sambas baru memiliki tiga SPBUN, yaitu satu unit di Kecamatan Selakau dan dua unit di Kecamatan Pemangkat. Sementara itu, Kecamatan Paloh serta Kecamatan Jawai dan sekitarnya hingga kini belum memiliki SPBUN, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi perikanan tangkap yang besar.
HNSI berharap pembangunan SPBUN dapat terus dikembangkan sehingga akses nelayan terhadap BBM menjadi lebih mudah dan efisien. Selain badan usaha, HNSI juga berharap koperasi-koperasi nelayan yang memenuhi persyaratan dapat diberikan kesempatan untuk mengelola SPBUN.
Di samping itu, HNSI mengusulkan agar setiap kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ke depan juga didukung dengan keberadaan SPBUN sebagai salah satu infrastruktur strategis yang dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan.
Sementara, Ketua DPD HNSI Kalimantan Barat, Eka Raharjo, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen HNSI dalam membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“HNSI meyakini bahwa penguatan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan kolaborasi yang erat antara nelayan, Pertamina, pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPH Migas, dan organisasi nelayan. Dengan komunikasi yang terbuka, didukung data yang akurat, berbagai tantangan yang dihadapi nelayan diharapkan dapat dicarikan solusi secara bertahap dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Saat itu, pihak Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan HNSI secara konstruktif. Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan energi kepada masyarakat, termasuk nelayan.
“Nelayan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, dukungan terhadap kebutuhan energi bagi nelayan bukan hanya menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir, menjaga keberlanjutan sektor perikanan, dan mendukung terwujudnya swasembada pangan dari laut,” tutup Amirudin [ red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com