FOTO : Logo DJP [ ist ]
Oleh: Rio Hermawan [pegawai KPP Pratama Pondok Aren, Direktorat Jenderal Pajak]
Perkembangan perdagangan digital membuat marketplace kini menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis. Bagi banyak pelaku usaha, menjual produk secara online bahkan telah menjadi sumber utama penghasilan.
Seiring perkembangan tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini mengatur penunjukan pihak lain (marketplace atau lokapasar) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
Lantas, apakah aturan ini menciptakan pajak baru bagi seller/merchant marketplace?
Jawabannya, tidak.
PMK 37 Tahun 2025 pada dasarnya mengubah mekanisme pemungutan PPh. Jika sebelumnya pajak disetor sendiri oleh pedagang, melalui ketentuan ini pemungutan dilakukan oleh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut.
Saat Mulai Berlaku Pemungutan
PMK Nomor 37 Tahun 2025 ditetapkan pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025. Pelaksanaan pemungutan oleh marketplace kemudian memerlukan proses penunjukan.
Pada 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pemungutan semula direncanakan dimulai 1 Agustus 2026.
Namun, pada 5 Agustus 2026, DJP mengumumkan penundaan pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sampai dengan 31 Oktober 2026. Berdasarkan pengumuman tersebut, pemungutan PPh Pasal 22 mulai berlaku pada 1 November 2026.
Penundaan tersebut juga berdampak pada keputusan penunjukan marketplace yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Apabila sebelumnya sudah terdapat PPh Pasal 22 yang dipungut berdasarkan penunjukan tersebut, akan dikembalikan oleh marketplace kepada Pedagang Dalam Negeri.
Tidak Semua Marketplace Menjadi Pemungut
Seller juga perlu memahami bahwa tidak semua marketplace otomatis menjadi pemungut PPh Pasal 22.
Marketplace harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat ditunjuk, antara lain bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun luar Indonesia, menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan pedagang dalam negeri, serta memenuhi kriteria nilai transaksi dan/atau jumlah traffic tertentu.
Berdasarkan ketentuan PER-15/PJ/2025 diatur lebih lanjut kriterianya antara lain nilai transaksi di Indonesia melebihi Rp600.000.000,- dalam 12 bulan atau Rp50.000.000,- dalam satu bulan, dan/atau jumlah pengakses melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam satu bulan.
Bagaimana dengan Seller?
Pedagang dalam negeri yang menjadi subjek pemungutan adalah yang menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis serta bertransaksi menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau nomor telepon dengan kode negara Indonesia.
Seller perlu menyampaikan informasi perpajakan kepada marketplace, antara lain NPWP atau NIK dan alamat korespondensi.
Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,- dalam tahun pajak berjalan, Seller perlu menyampaikan surat pernyataan sesuai format yang ditentukan dan dibubuhi meterai. Apabila memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22, SKB tersebut juga perlu disampaikan.
Seluruh informasi tersebut harus disampaikan kepada marketplace sebelum penghasilan diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri.
Bagaimana Jika Omzet Melebihi Rp500 Juta?
Batas Rp500.000.000,- menjadi salah satu hal penting bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Apabila omzet telah melebihi Rp500.000.000,- dalam tahun pajak berjalan, seller perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa omzetnya telah melewati batas tersebut paling lambat pada akhir bulan ketika omzet melebihi Rp500.000.000,-.
Selanjutnya, marketplace mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sejak awal bulan berikutnya. Peredaran bruto tersebut pada prinsipnya mencakup keseluruhan usaha, termasuk penjualan online dan offline, serta bukan hanya omzet dari satu toko atau satu marketplace namun keseluruhan.
Tarif PPh
Tarif PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Misalnya dasar pemungutan sebesar Rp1.000.000,-, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah : 0,5% × Rp1.000.000 = Rp5.000.
Saat terutang PPh Pasal 22 adalah ketika pembayaran diterima oleh marketplace.
Namun, tidak semua transaksi otomatis dipungut 0,5%. Pengecualian pemungutan antara lain penjualan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 yang telah menyampaikan surat pernyataan, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi tertentu, serta penjualan oleh pedagang yang telah menyampaikan SKB.
Terdapat pula pengecualian untuk transaksi tertentu seperti pulsa dan kartu perdana, transaksi tertentu terkait emas dan perhiasan, serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Bagaimana Pajaknya Diperhitungkan?
Pedagang wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang dan/atau jasa melalui sistem marketplace. Dokumen tagihan tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang. Setelah dilaporkan marketplace, bukti pemungutan akan masuk ke Coretax pedagang.
Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif umum, PPh Pasal 22 yang telah dipungut sesuai dokumen tagihan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan. Sementara bagi Wajib Pajak yang penghasilannya dikenai PPh final, pemungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh final.
Pedagang dan Marketplace Tetap Perlu Tertib Administrasi
- AdministrasiPedagang
Jika terjadi perubahan atau pembatalan transaksi, mekanisme pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan juga perlu dilakukan oleh pedagang.
Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan dimaksud merupakan dokumen tagihan yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Tambahan. Dokumen diterbitkan dengan ketentuan: Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka seller wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh Tambahan dengan mencantumkan selisih PPh yang lebih dipungut dengan saldo negatif melalui sistem marketplace.
Sementara itu, seller tetap harus memperhatikan administrasi SPT Tahunannya. Bukti pemungutan akan muncul secara otomatis atau terprepopulated di SPT Tahunan pedagang. Bagi pengguna tarif umum, bukti pemungutan dapat dikreditkan. Sedangkan WP pengguna PPh final, pemungutan menjadi bagian dari pelunasan PPh final. Khusus untuk Pedagang yang masuk skema PPh Final Peredaran Bruto Tertentu, pedagang tetap perlu merekapitulasi dan mencatat seluruh peredaran bruto sesuai ketentuan di SPT Tahunannya.
- AdministrasiMarketplace
Di sisi Marketplace, PPh Pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan pelaporan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Seller Tidak Perlu Panik, Tetapi Perlu Bersiap
PMK 37 Tahun 2025 bukan menciptakan jenis pajak baru bagi pedagang marketplace. Kebijakan ini terutama mengubah mekanisme pemungutan PPh, dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace yang ditunjuk.
Karena itu, hal yang perlu dilakukan seller adalah memahami ketentuan, memastikan data perpajakan sesuai, menyampaikan surat pernyataan atau SKB apabila memenuhi persyaratan, serta mencatat omzet usaha secara tertib.
Pelaku usaha tetap mendapatkan mekanisme tidak dipungut sepanjang memenuhi persyaratan. Sementara marketplace menjalankan fungsi sebagai pihak yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.
Dengan penundaan implementasi sampai 31 Oktober 2026 dan pemungutan mulai berlaku pada 1 November 2026, pedagang memiliki waktu untuk mempersiapkan diri
Jadi, bagi pedagang marketplace, tidak perlu panik. Pahami ketentuannya, siapkan administrasinya, dan pastikan pencatatan omzet dilakukan dengan baik.
*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Ruang Gagasan & Penyangkalan :
TULISAN ini adalah hamparan pemikiran mandiri dan refleksi personal dari sang penulis. Redaksi hadir sebagai wadah yang merawat keberagaman perspektif, tanpa memiliki atau mendikte arah pemikiran di dalamnya. Oleh karena itu, setiap argumen, sudut pandang, dan implikasi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual sang penulis.