Pj Gubernur Pastikan Stock Beras Aman Hingga Pasca Natal

FOTO : Pj Gubernur Kalbar, dr. Harisson M. Kes saat melaksanakan peninjauan pembongkaran beras asal Vietnam dan Thailand di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah (Ist)

PONTIANAK – radarkalbar.com

PENJABAT Gubernur (Pj) Kalimantan Barat, dr. Harisson M.Kes memastikan stock beras aman hingga pasca perayaan Natal tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Kalbar usai meninjau bongkar beras Bulog impor dari Vietnam dan Thailand di Pelabuhan Internsional Kijing, Mempawah, Rabu (29/11/2023).

Peninjauan itu, guna memastikan kebutuhan beras di Kalbar cukup hingga beberapa waktu kedepan.

Saat itu, Harisson menyinggung soal banjir merupakan hal yang menjadi masalah di Kalbar saat musim penghujan.

Oleh karenanya, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan stok cadangan pangan pemerintah untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana banjir.

“Karena El Nino, memang nanti masa panen kita Kalbar itu mundur. Mungkin baru panen lagi sekitar bulan April 2024. Seperti kita lihat, terus masuk beras-beras dari Vietnam atau Thailand ke Kalbar. Jadi, masyarakat jangan khawatir. Kebutuhan beras kita itu cukup, sampai Natal maupun setelahnya.Kita pastikan kebutuhan beras di Kalbar,” tegasnya.

Menurut Harisson, untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov Kalbar mendapat pasokan beras Bulog yang diangkut menggunakan kapal dari Vietnam dan Thailand.

“Sejak bulan April sampai sekarang ini, sudah ada 9 kapal yang datang membawa stok beras. Jadi, ada sekitar 4.000-6.000 ton per kapal. Dan hari ini ada 3.900 ton,” bebernya.

Terkait perlunya pengendalian harga beras di pasar saat ini, Pj Gubernur Kalbar berharap Bulog bisa memperbanyak rumah pangan atau toko pangan yang mensuplai beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat.

Kalau Beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi Presiden. Maka mempengaruhi dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras.

Harisson menjelasakan saat ini harga eceran tertinggi (HET) beras di pasar Rp 11.500 per kilogram. Dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah Pusat, terkait sanksi harga beras yang dijual di atas HET, kecuali kompensasi dari transportasi.

Sementara, saat yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Dedi Aprilyadi, menyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok di Vietnam dan Thailand ke Kalbar.

“Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalbar sebanyak 37.500 ton beras. Insya Allah, akan kami datangkan lagi dari Vietnam kurang lebih 5.500 ton beras,” ungkapnya

Kemudian, ia juga mengatakan, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras diatas dari harga HET akan diberikan sanksi.

“Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, sekarang Rp 11.500, kita kasih sanksi. Kita tidak akan drop lagi. Mereka pre order (PO), tidak akan kita layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada sanksi dari pemerintah,”ujar Dedi.

Tampak hadir saat itu, para Kepala OPD Pemprov Kalbar, Dirut BPD Kalbar, Kepala Bulog Kalbar, GM Pelindo, dan Manager Wilayah Terminal Kijing serta sejumlah pihak lainnya. (SrY/adpim Prov Kalbar/red).