FOTO : Pengurus BPM Kalbar berpoto bersama Kajati Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura (Ist)
Pewarta/sumber : Rilis Humas BPM Kalbar
radarkalbar. com, PONTIANAK – Secara marathon sejumlah pengurus Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar bertandang ke instansi pemerintah dan lembaga lainnya.
Kali ini, hal serupa dilaksanakan dengan menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada Senin (27/10/2021).
Kedatangan pengurus BPM Kalbar ke aparat penegak hukum tersebut adalah untuk bersiraturahmi sekaligus melakukan audiensi terkait kasus korupsi di wilayah Kalimantan Barat.
Saat tiba di Kantor Kejati Kalbar, Ketua Umum BPM Kalbar Gusti Edi dan pengurus lainnya diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi SH. MH.
Kajati Kalbar Dr. Masyhudi SH. MH mengucapkan terima kasih kepada pengurus BPM Kalbar yang telah bertandang di Kejati Kalbar tersebut.
“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada BPM yang selama ini telah berbuat yang terbaik di wilayah Kalbar, khususnya dalam rangka menjaga situasi kondusif serta membantu warga untuk memberikan kenyamanan untuk meningkatkan perekonomian menuju kesejahteraan,” ucapnya.
Masyhudi berharap agar apa yang telah dilakukan oleh BPM menjadi amal. Dan tentunya masyarakat Kalbar harus mendukung aksi BPM sehingga keadilan bagi masyarakat dapat dirasakan.
“Saya berharap nantinya BPM Kalbar bisa menjadi fasilitator bagi Kejati Kalbar untuk kegiatan edukasi warga terkait masalah hukum, karena semua warga harus mengetahui tentang hukum sehingga dalam aktivitas kesehariannya tidak keluar dari koridor hukum yang ada,” harapnya.
Sementara, Pangdam XII/ Tanjungpura, Mayjen TNI Nur Rahmad yang kebetulan hadir di gedung Kejati Kalbar mendukung aksi kemasyarakatan yang dilakukan BPM yang tentunya segala bentuk kegiatannya sesuai dengan AD/ART serta tidak keluar dari Pancasila dan UUD 1945.
“Saya minta BPM Kalbar berjalan sesuai dengan platformnya dan harus selalu ada semangat kebangsaan yang tinggi,” ucapnya.
Dihadapan Kejati dan Pangdam, Ketum BPM Kalbar, Gusti Edi menyebutkan jika kedatangan dirinya dan rombongan adalah untuk bersitraturahmi sekaligus mempertanyakan kasus-kasus korupsi yang selama ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan, khususnya kasus pengadaan di Navigasi Pontianak yang saat ini masih berjalan di tempat.
“Dan saya meminta Kejati Kalbar tidak mencoba bermain-main dengan kasus korupsi yang ditangani sekarang ini, karena tidak ada Koruptor yang kebal hukum bagi bagi kami di Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat,” tegasnya.
Edi meminta kepada kedua penegak hukum yaitu khususnya Kejati Kalbar dan Polda Kaliamntan Barat, dan BPM tidak sungkan-sungkan menurunkan massa untuk melakukan aksi di jalan untuk menyuarakan kasus korupsi yang sedang ditangani saat ini.
Diakuinya BPM adalah sebuah ormas Melayu, namun dalam aksinya tetap mengedepankan Pancasila, dan sama sekali tidak membawa nama kelompok, suku, maupun agama, karena didalam kepengurusan BPM diisi oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia.
“Kami juga meminta agar pihak Kejati mengingatkan BPM Kalbar jika dalam aksinya nanti ada terkesan keluar dari koridor hukum yang ada di Indonesia,” pintanya.