Kejati Kalbar Gelar pra Musrenbang 2025, Tekankan Transformasi Menuju Kejaksaan Modern dan Humanis

FOTO : Suasana saat dilaksanakan pra Musrenbang di Kejati Kalbar [ ist ]

redaksi – radarkalbar.com

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menggelar pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa (27/5/205) di Aula Baharudin Lopa, Pontianak.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bidang di lingkungan Kejati Kalbar serta satuan kerja Kejari dan Kacabjari se Kalimantan Barat secara virtual.

Mengangkat tema “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”, kegiatan ini menjadi langkah awal menyusun rencana kerja dan anggaran Kejaksaan untuk tahun 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejati Kalbar, Subeno, SH.MM secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pra Musrenbang sebagai forum strategis menyelaraskan kebijakan dan program Kejaksaan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

“Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi ruang partisipatif untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat Kalbar,” tegas Subeno.

Ia juga menyoroti peran Kejaksaan dalam mengemban Prioritas Nasional ke-7, yakni Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General, yang dinilai penting dalam mendukung visi Indonesia Emas.

Dalam arahannya, Plh Kajati Kalbar mengajak seluruh satuan kerja untuk menyusun rencana anggaran secara realistis namun tetap strategis, dengan pendekatan berbasis kinerja.

Dia juga mendorong optimalisasi sumber daya seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta koordinasi lintas sektor demi mendukung transformasi kelembagaan dan pelayanan publik Kejaksaan.

“Langkah-langkah ini akan membawa Kejaksaan semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

Pra Musrenbang Kejati Kalbar diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola lembaga hukum yang humanis, adil, dan akuntabel di Bumi Khatulistiwa. [red/MK/Amd]

Editor/publisher : Herman M

Share This Article
Exit mobile version