FOTO : Ilustrasi deretan mobil pikap ( Ai)
PADA 11 Agustus 2025 di kantor Agrinas Jakarta, Joao Angelo De Sousa Mota berdiri dengan suara bergetar, mata berkaca-kaca, menyatakan mundur sebagai Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara setelah baru enam bulan menjabat. Publik tersentuh.
Saya sempat menggelarinya “Bapak Mundur Indonesia.” Karena, baru kali ini ada pejabat merasa tidak mampu, ia mundur secara gentlemen.
Ternyata, se-Indonesia kena prank, Joao tak jadi mundur. Gelar si “Bapak Mundur Indonesia” batal. Diam cukup lama. Begitu nongol ke publik, malah impor 105 pikap asal India. Saat ia mundur, negeri ini heboh. Saat ia impor pikap dari negeri Vrindapan, lebih heboh lagi. Mari kita bongkar sambil seruput Koptagul, wak!
Nilai impornya Rp24,66 triliun, dibulatkan jadi Rp25 triliun agar terasa seperti harga rendang satu truk kontainer. Agrinas, BUMN yang seharusnya sibuk urus pangan, mendadak jadi juragan otomotif global. Kontrak diteken dengan Mahindra & Mahindra untuk 35.000 unit Scorpio Pick Up. Tambah lagi dengan Tata Motors 70.000 unit: 35.000 Yodha dan 35.000 Ultra T.7. Total 105.000 unit.
Semua ini untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Anggaran program disebut mencapai Rp90 triliun. Target 80 ribu koperasi tahun ini. Aktif baru seribuan. Namun pikap sudah 105 ribu. Ini seperti masak opor untuk sahur keluarga inti, tetapi ayamnya cukup buat satu kecamatan. Santannya kental, aromanya kuat, dan tetangga mulai melongok.
DP 30 persen sudah dibayar, sekitar Rp7,39 triliun. Ribuan unit sudah mendarat. Sebagian sudah didistribusikan. Kompor bukan lagi sekadar menyala, ini sudah api besar.
Pemerintah menenangkan publik. Tidak ada tambahan beban fiskal. Skema pembiayaan melalui pinjaman Himbara, dicicil sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, dibayar lewat realokasi dana desa yang memang sudah rutin dianggarkan di APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, “Risikonya clear.” Tidak ada tekanan baru. Hanya cara belanja yang berubah. Ibarat biasanya beli rendang, sekarang beli sup tulang, tetapi uangnya tetap dari dompet yang sama.
Secara teori, sup fiskal ini bening. Secara politik, kuahnya masih keruh. DPR masuk dapur sambil mengetuk meja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta impor ini ditunda. Pesan tersiratnya sederhana, jangan ngeyel dulu, kecilkan api sebelum gosong.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons diplomatis, mengapresiasi sikap DPR dan menyatakan pemerintah siap duduk bareng mencari solusi terbaik. Kalimat sakral yang dalam politik bisa berarti negosiasi panjang sambil tambah lauk.
Ferry juga menyebut Kadin, industri otomotif nasional, hingga serikat buruh telah menyuarakan pandangan agar pengadaan kendaraan ini mengakomodasi industri dalam negeri. Ikan goreng lokal jangan cuma jadi pajangan di meja besar yang didominasi opor impor.
Istana pun belum final. Menteri Sekretaris Negara menyebut perlu mengecek detail angka dan skemanya. Artinya, resep ini masih ditimbang ulang. Garamnya mungkin dikurangi, mungkin ditambah.
Kini publik menyaksikan drama ini seperti menunggu azan subuh yang tak kunjung berkumandang. Di satu sisi, pemerintah yakin cicilan Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun aman karena bersumber dari dana desa yang sudah ada. Di sisi lain, kekhawatiran soal dampak ke industri lokal dan beban koperasi terus bergema.
Apakah 105 ribu pikap ini akan jadi rendang kebijakan yang makin lama makin mantap, memperkuat desa dan logistiknya? Atau hanya mie instan kebijakan, cepat diseduh, cepat viral, lalu menyisakan haus panjang?
Joao sudah pernah bikin kejutan. Kini ia berdiri lagi di tengah panci mendidih. Kompor masih menyala. Asap masih mengepul. Dan Indonesia, dengan sendok di tangan, hanya bisa bertanya: ini sahur bergizi untuk desa, atau pesta asap yang bikin dapur nasional sesak napas?
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM